Jakarta, PBSN – Kalau sudah Muktamar NU, pasti ramai. Kadang nusantara pun heboh. Harap maklum, NU ormas Islam terbesar. Ada banyak kepentingan bermain di dalamnya. Seperti apa perebutan pucuk pimpinan NU jelang muktamar.
Di ujung sana sudah menunggu jabatan menteri yang mengilap, pengelolaan tambang batubara puluhan ribu hektare yang konon bisa membuat kantong organisasi menggelembung seperti balon raksasa, serta tiket emas menjadi orang dekat istana.
Sebaliknya, orang luar juga melihat NU sebagai kunci sakti Pilpres 2029. Siapa yang didukung NU, katanya, peluang menang langsung naik kelas. Seolah NU punya mesin pencetak suara, tinggal colok listrik, tekan tombol, keluar jutaan suara. Tinggal kurang stempel KPU.
Maka perebutan kursi nomor satu PBNU ramai bukan kepalang. Lebih ramai dari pasar malam ketika semua pedagang berteriak, “Diskon terakhir!”
Muktamar ke-35 digelar 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Persiapan fisik sudah lebih dari 85 persen. Akomodasi lebih dari 3.000 peserta disiapkan di 314 ruangan pada 16 gedung sekolah dan kampus.
Kasur lebih dari 3.000 set? Ada. AC ratusan? Ada. Lahan parkir dua hektare? Ada. Tenda roder? Ada. 27 titik strategis? Ada. Yang belum diketahui cuma titik strategis untuk menaruh amplop. Hehehe.
Sebab di balik kemegahan itu, aroma konspirasi mulai beterbangan. Kiai-kiai sepuh disebut sudah mencium dugaan mobilisasi politik dan transaksi suara. Bahkan panjer alias uang muka dikabarkan beredar untuk mengamankan suara di AHWA.
Forum ulama pun menyerukan, tolak politik uang! Tegas. Keras. Menggelegar.
Sementara pejabat publik dikabarkan sibuk mengumpulkan Rais Syuriyah PCNU. Mirip orang mengoleksi stiker, bedanya ini bukan dapat hadiah kulkas.
Dalam kaidah ushul fikih ada prinsip “Al-umuru bi maqashidiha” segala perkara tergantung maksudnya. Nah, kalau maksudnya memilih pemimpin demi kemaslahatan umat, mantap.
Kalau maksudnya memilih karena amplop, konsesi, jabatan, atau titipan kekuasaan, waduh… maqashid-nya perlu diperiksa ulang sebelum masuk ruang muktamar.
Bursa kandidat sendiri sudah seperti sinetron politik. Ada Gus Yahya, petahana yang sempat dipecat lalu dikembalikan. Ada Gus Yusuf Tegalrejo, Gus Kikin PWNU Jawa Timur, Zulfa Mustofa, Nasaruddin Umar, Gus Salam, Gus Rozin, dan Imam Jazuli sebagai kandidat independen.
Delapan nama lebih berdesakan. Masing-masing punya jaringan, poros, pendukung, bahkan dikaitkan dengan kekuatan politik dari Prabowo sampai Jokowi.
Sebab kursi Ketum PBNU bukan sekadar kursi. Konon ada jabatan menteri di depan, konsesi tambang di belakang, dan Pilpres 2029 mengintip dari balik gorden.
Istana tentu menepis cawe-cawe. Wajar. Dalam politik, yang terlihat biasanya spanduk. Yang terdengar biasanya seruan moral. Yang tidak terlihat? Nah, itu bahan diskusi warung kopi sampai subuh sambil udud.
Padahal kaidah lain mengatakan, “Dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih” mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan. Artinya sederhana, jangan sampai mengejar kursi sambil menabrak marwah organisasi.
Muktamar NU bukan sekadar memilih ketua. Ini seperti final Piala Dunia versi pesantren. Pemainnya kiai, suporternya muktamirin, wasitnya aturan organisasi, dan penontonnya satu Indonesia.
Yang dipertaruhkan bukan cuma kursi Ketum PBNU, tetapi juga pengaruh politik, ekonomi, dan kemungkinan arah Pilpres 2029. Maka kita tunggu Tambakberas. Semoga yang menang bukan amplopnya paling tebal. Bukan backing-nya paling tinggi. Bukan pula paling dekat dengan istana.
Tetapi yang paling mampu menjaga NU tetap menjadi jam’iyah diniyah, bukan berubah menjadi jam’iyah pembagi kupon kekuasaan. Sebab kalau politik uang benar-benar masuk, jangan sampai kaidah fikihnya berubah menjadi, “Al-umuru bi amplopina.” Segala perkara tergantung tebalnya amplop. Nah, kalau sampai begitu, NU bisa-bisa bukan lagi Nahdlatul Ulama, tetapi Nahdlatul Amplop.
Rosadi Jamani
