Jakarta, PBSN – Penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan sekadar langkah administratif dalam reshuffle kabinet. Momentum ini disebut sarat strategi politik, terutama bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei 2026.
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi klasik kekuasaan: merangkul untuk mengendalikan.
“Ini bukan keputusan biasa. Ada pesan politik kuat di baliknya, terutama dalam konteks mobilisasi buruh yang selama ini identik dengan tekanan jalanan,” ujar Selamat Ginting dalam keterangannya, dikutip PBSN, Sabtu (2/5/2026).
Kooptasi untuk Stabilitas
Menurutnya, latar belakang Jumhur Hidayat sebagai aktivis buruh menjadi kunci membaca arah kebijakan tersebut. Pemerintah, kata dia, tampak tidak ingin berhadap-hadapan dengan kelompok pekerja, melainkan menarik mereka masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.
Langkah ini disebut sebagai bentuk kooptasi politik strategi meredam potensi oposisi dengan menjadikannya bagian dari sistem.
“Pendekatan ini terbukti efektif menurunkan tensi konflik. Buruh tetap turun ke jalan, tetapi tidak lagi sepenuhnya berada di posisi berseberangan dengan negara,” jelasnya.
Dengan skema ini, May Day 2026 diperkirakan tetap menghadirkan massa besar, namun dengan arah politik yang lebih terkendali.
Dari Tekanan ke Legitimasi
Selamat Ginting juga menyoroti perubahan pendekatan pemerintah dibanding tahun sebelumnya. Jika sebelumnya Prabowo menampilkan gestur populis di hadapan buruh, kini strategi dinilai lebih sistematis.
Pemerintah disebut mulai membangun arsitektur politik yang mengintegrasikan gerakan buruh ke dalam kekuasaan.
“Dengan Jumhur Hidayat di kabinet dan tetap memiliki legitimasi di kalangan pekerja, demonstrasi bisa bergeser fungsi dari alat tekanan menjadi panggung legitimasi,” ujarnya.
Dalam skenario ini, kehadiran presiden di tengah massa bukan lagi menghadapi kritik, melainkan berpotensi menerima dukungan.
Mengelola Risiko Demonstrasi
May Day selama ini dikenal memiliki potensi eskalasi tinggi, terutama karena fragmentasi serikat buruh dan isu sensitif seperti outsourcing, PHK, hingga perlindungan pekerja.
Namun dengan masuknya figur seperti Jumhur Hidayat ke dalam pemerintahan, negara dinilai memiliki jembatan komunikasi langsung dengan massa buruh.
“Ini bukan sekadar menghadapi demonstrasi, tapi upaya mendesain ulang karakter demonstrasi itu sendiri,” kata Selamat Ginting.
Risiko Tetap Mengintai
Meski demikian, ia mengingatkan strategi ini tidak bebas risiko. Tidak semua kelompok buruh akan menerima pendekatan kooptasi tersebut.
Sebagian bisa memandangnya sebagai upaya penjinakan gerakan, bahkan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap independensi buruh.
Selain itu, ekspektasi publik pekerja juga dipastikan meningkat tajam. Masuknya aktivis buruh ke dalam kabinet akan diuji oleh kemampuan menghadirkan kebijakan konkret.
“Jika tidak ada perubahan nyata, kekecewaan bisa lebih besar dan berbahaya secara politik. Kooptasi bisa berbalik menjadi bumerang,” tegasnya.
Ujian Pasca May Day
Penunjukan Jumhur Hidayat menjelang May Day 2026 dinilai sebagai langkah preventif pemerintah dalam menjaga stabilitas politik.
Demonstrasi, kata dia, tidak dihapus, melainkan diarahkan. Kritik tidak dibungkam, tetapi diserap.
Namun pada akhirnya, keberhasilan strategi ini tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di panggung peringatan 1 Mei, melainkan pada kebijakan yang dihasilkan setelahnya.
“May Day tahun ini bukan sekadar peringatan perjuangan buruh, tetapi juga ujian bagi negara dalam mengelola kekuatan sosial tanpa kehilangan kepercayaan publik,” ungkap Selamat Ginting.
