Palangka Raya, PBSN – Sampai saat ini pemerintah pusat masih merasa kuat. Kuat madamkan karhutla. Padahal, karhutla terus membara. Diminta tetapkan status bencana nasional, masih ogah. Padahal, ngarap hujan turun.
Senin, 19 Oktober 2026 lalu, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum perlu menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Seusai rapat koordinasi bersama TNI, Polri, BIN, dan kementerian terkait di Jakarta, ia menegaskan kapasitas nasional masih memadai. Hasil evaluasi itu dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.
“Negara kita masih sanggup,” kata Dudung. Sanggup setelah rapat sekian kali. Nanti rapat lagi untuk evaluasi sambil menunggu hujan turun.
Si Dudung ini kalimatnya gagah. Kalau dijadikan parfum, wanginya aroma keberanian bercampur asap dan sedikit ekstrak air mata warga. Titik api masih menyala, operasi pemadaman terus berlangsung, tetapi pemerintah belum mau menaikkan status. Api membara, paru-paru merana, gengsi birokrasi tetap terpelihara.
Malaysia menawarkan tiga helikopter dan 52 personel pemadam karena kabut asap lintas batas mulai berdampak ke Malaysia dan Singapura. Namun, pemerintah mempertimbangkan kendala operasional, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan koordinasi di lapangan.
Memang benar, bantuan bukan sekadar mendatangkan helikopter, berfoto, lalu pulang. Tetapi kalau masalahnya BBM dan koordinasi, bukankah tugas pemerintah mencari solusi? Jangan sampai bantuan ditolak bukan karena tak berguna, melainkan karena gengsi nasional sedang membutuhkan oksigen lebih banyak daripada paru-paru rakyat.
Pemerintah mengklaim pesawat Hercules, helikopter milik sendiri maupun sewaan, serta ribuan personel gabungan TNI, Polri, lembaga terkait, dan relawan telah dikerahkan. Operasi berlangsung intensif lebih dari dua bulan.
Nah, ini yang membuat dahi berkerut sampai menyerupai peta Kalimantan. Ribuan aparat diterjunkan ke lokasi karhutla mau ngapain kalau peralatan pemadam tidak memadai? Mau mengepung api, menggelar apel di depan kobaran, atau mengintimidasi asap supaya menyerah tanpa syarat?
Ini karhutla Dung. Bukan operasi menghadapi KKB yang bisa dihadapi dengan senapan serbu SS2-V4 dan drone UAV. Api tidak bisa ditembak lalu tiarap. Asap tidak bisa diborgol dan dibawa ke markas untuk diinterogasi. Pohon terbakar juga tak bakal menyerah mendengar komandan berteriak, “Tiaraaaap!”
Karhutla membutuhkan air, helikopter pemadam, pompa, selang, perlengkapan pelindung, logistik, dan strategi tepat. Mengerahkan pasukan tanpa peralatan memadai ibarat mengirim satu batalion berbekal toa dan ember bekas cat. Pasukannya gagah, apinya malah tertawa sampai bara berhamburan.
Tentu, keberanian petugas patut dihormati. Dudung mengakui banyak personel menghadapi risiko fisik, bahkan korban berjatuhan. Namun, pengorbanan mereka jangan dijadikan tirai untuk menutupi kekurangan peralatan dan evaluasi kebijakan.
Di jalur hukum, sebanyak 97 korporasi di Sumatra dan Kalimantan sedang diproses karena terindikasi terlibat aktivitas pembersihan lahan pemicu karhutla. Perkembangannya turut dibahas bersama Prabowo di Istana Negara.
Bagus kalau penegakan hukum benar-benar berjalan. Jangan sampai api dipadamkan bertahun-tahun, sementara pertanggungjawaban korporasi menguap bersama asap.
Karhutla bukan lomba siapa paling banyak mengirim pasukan, melainkan siapa paling efektif memadamkan api. Kalau negara memang sanggup, buktikan sampai api padam dan warga bisa bernapas lega. Jangan merasa sudah menang hanya karena belum mengibarkan bendera putih.
Sebab, yang dibutuhkan rakyat bukan pemerintah paling percaya diri, melainkan pemerintah paling cepat bertindak. Jangan sampai ribuan aparat sudah berkeringat, sementara harapan terbesar bangsa justru digantungkan pada awan yang belum tentu mau hujan.
Rosadi Jamani
