Surabaya – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menjabarkan penyebab sulitnya mewujudkan memajukan kesejahteraan umum yang menjadi salah satu tujuan lahirnya negara ini.
LaNyalla menjelaskan, masalah tersebut terjadi karena rakyat semakin tidak memiliki kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi seiring melemahnya posisi negara dalam penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam serta cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.
Hal itu dinyatakan LaNyalla ketika mengisi Kuliah Umum bertema wawasan kebangsaan dan kewirausahaan di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Selasa (18/10/22).
“Penduduk Indonesia semakin banyak yang rentan menjadi miskin. Kita juga terus menerus menjadi negara berpendapatan rendah. Ini problem besar yang harus segera diatasi,” katanya.
Selain itu, Oligarki Ekonomi semakin menguat dan membesar juga menyatu menjadi Oligarki Politik. Dari situlah bangsa ini menyaksikan bagaimana kebijakan-kebijakan politik lahir melalui puluhan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berpihak kepada kepentingan mereka. Cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak diprivatisasi dan diswastanisasi.
“Inilah mengapa APBN Indonesia selalu minus sampai harus ditutup dengan utang luar negeri yang bunganya sangat tinggi. Tahun ini kita harus bayar bunga utang saja sebesar Rp 400 triliun. Kemudian dalam nota Rancangan APBN tahun 2023 nanti, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp 700 triliun,” ujar dia.
Menurut LaNyalla, atas dasar itulah bangsa ini harus menempatkan rakyat dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, termasuk sumber daya di daerah.
(Red)
#LaNyalla #ketuadpdri #dpdri #daridaerahuntukindonesia #kuliahumum #unesa #surabaya
