Pembongkaran Pagar Laut Menghabiskan Banyak Anggaran dan Tenaga, Titiek Soeharto Minta Pemilik Pagar Laut Ganti Biaya Pembongkaran

Hankam35 Views

PBSNIndonesia – Jakarta, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau yang biasa dikenal sebagai Titiek Soeharto menegaskan, dalang pembuatan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, harus bertanggung jawab mengganti biaya pembongkaran pagar laut tersebut setelah TNI AL dua kali mengerahkan prajurit untuk membongkar pagar laut ilegal.

Titiek meminta agar pihak yang terbukti bersalah mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pembongkaran pagar. Kegiatan pembongkaran pagar laut menghabiskan banyak anggaran dan tenaga.

“Kami minta agar siapa pun nanti yang bersalah, yang ditemukan bersalah untuk yang melanggar hukum ini, mereka harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan (untuk pembongkaran pagar laut) ini,” kata Titiek seusai Rapat Kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Pembongkaran pagar laut yang mencapai 30,16 kilometer (km) itu melibatkan banyak aparat yang bekerja keras, baik dalam hal tenaga maupun logistik untuk menuntaskan hal tersebut. Belum lagi, TNI AL sampai mengerahkan tank Amfibi pada saat pembongkaran.

“Kemarin itu ada pencabutan pagar (Tangerang) yang mengerahkan begitu banyak aparat untuk mencabut yang 30 km ini, tentunya ada biaya-biaya yang timbul yang cukup besar,” ucap Titiek.

Titiek juga mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama instansi lainnya hingga nelayan membongkar pagar laut puluhan kilometer tersebut. “Komisi IV DPR RI mengapresiasi KKP dalam upaya melakukan tindakan konkret membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Januari 2025 bersama-sama instansi terkait,” ucap Titiek.

Titiek menekankan, dalang pemasang pagar laut yang terbuat dari bambu di perairan Kabupaten Tangerang harus segera diungkap. Dia minta aparat jangan takut terhadap oligarki.

“Saya rasa tidak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki karena kami dari DPR ada di belakang kementerian,” ujar wakil ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra tersebut.

Selain itu, Komisi IV DPR menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar laut tersebut. “Agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini. Kami minta supaya KKP mengungkapkan ini kepada masyarakat karena masyarakat menunggu ini siapa,” kata Titiek.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga mengatakan anggaran pembongkaran pagar laut yang ada di perairan Tangerang bersumber dari patungan. “Ya kalau kita bicara anggaran pembongkaran pagar laut Tangerang, itu patungan,” katanya.

Sakti Wahyu Trenggono tidak menyebutkan besaran dana yang digunakan untuk membongkar pagar laut yang tidak mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari KKP. Meski begitu, ia menegaskan, meski menggunakan anggaran yang didapatkan dari hasil patungan, pihaknya bersama lintas sektor hingga nelayan akan menyelesaikan pembongkaran pagar laut itu. sumber / Dea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *