PBSNIndonesia – Jakarta, Ketua dewan pakar ASPRINDO Prof. Didin S Damanhuri menilai Indonesia perlu merevisi garis kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, ia menyarankan revisi tersebut tidak mengikuti standar baru Bank Dunia yang dinilainya terlalu tinggi. “Ada kebutuhan untuk menaikkan garis kemiskinan Indonesia, tetapi tidak setinggi apa yang dibilang oleh World Bank, yang itu juga tidak realistis,” ujar Prof. Didin pada Rabu, 11 Juni 2025.
Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan internasional dari US$ 2,15 menjadi US$ 3,00 per kapita per hari. Berdasarkan patokan purchasing power parity (PPP) 2021, Indonesia yang tergolong negara berpendapatan menengah atas, memiliki garis kemiskinan baru sebesar US$ 8,30 per kapita per hari, naik dari US$ 6,85.
Menurut perhitungan Prof. Didin S Damanhuri, angka tersebut setara Rp 3,45 juta per bulan. “Orang kalau hidup dengan segitu ya masih enggak miskin lah,” ujarnya.
Standar baru dari Bank Dunia tersebut membuat jumlah penduduk miskin Indonesia melonjak menjadi 68,25 persen atau sekitar 194,58 juta jiwa. Prof. Didin menyesalkan cara penyajian angka tersebut karena memberi kesan seolah-olah Indonesia negara miskin .
Prof. Didin khawatir, lonjakan angka kemiskinan ini akan memengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial dan program sekolah rakyat. “Jangan sampai Indonesia menjadi tergantung kepada pinjaman Bank Dunia,” tuturnya.
Meski Indonesia sudah berstatus negara berpendapatan menengah atas sejak 2023, Didik mencatat pendapatan per kapita warga masih sekitar Rp 5 ribu per hari. Angka ini jauh dari batas kategori negara menengah atas, yakni Rp 12 ribu hingga Rp 13 ribu per hari.
Ia juga mengkritik standar garis kemiskinan BPS yang selama 26 tahun bertahan di US$ 1 per hari atau Rp 595 ribu per bulan. “Itu terlalu rendah,” ucapnya.
BPS menggunakan pendekatan cost of basic needs (CBN) untuk mengukur kemiskinan, dengan menghitung pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.
Prof. Didin menilai standar yang rendah membuat pemerintah lebih mudah memaklumi kemiskinan. Akibatnya, pembangunan lebih banyak menyasar kelompok menengah atas, seperti proyek kereta cepat dan bandar udara.
Menurutnya, Indonesia lebih realistis jika menggunakan garis kemiskinan lama versi Bank Dunia, yaitu US$ 2,15 per kapita per hari atau sekitar Rp 1,08 juta per bulan. Dengan standar itu, jumlah penduduk miskin diperkirakan sebesar 16,8 persen atau 48 juta jiwa.
sumber / dea
