Jakarta, PBSN – Yok kita ngintip arena Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Ternyata, Sistem pemilihan Ketum PBNU dirombak total. Perubahan ini membuat peluang Gus Kikin dan Gus Yahya bakal bersaing ketat.
Dulu, mekanismenya lumayan demokratis. Nama calon diusulkan PCNU, PWNU, dan PCINU. Setelah mendapat restu Rais Aam, ratusan muktamirin memilih langsung dengan sistem one man one vote jika musyawarah mufakat gagal menemukan jodohnya.
Sekarang belok. Setelah sidang pleno alot sampai dini hari, muktamirin melakukan voting tertutup. Hasilnya 401 berbanding 150. Ketum PBNU berikutnya dipilih melalui AHWA, dewan ulama sepuh yang sebelumnya bertugas memilih Rais Aam. Keputusan ini baru disahkan Minggu, 30 Agustus 2026 sekitar pukul 00.39 WIB.
Mekanismenya, PCNU, PWNU, dan PCINU tetap boleh mengusulkan nama, bahkan lebih dari satu. Nama-nama tersebut diranking berdasarkan dukungan. Kandidat dengan dukungan terbanyak kemudian diserahkan kepada AHWA. Setelah mendapat restu Rais Aam, para kiai sepuh berembuk menentukan siapa paling layak menjadi Ketum.
Bahasa warung kopinya, dulu adu suara, sekarang adu maslahat.
Kalau mau sedikit memakai istilah ushul fikih, perubahan ini seperti menggeser titik tekan dari jumlah suara menuju kemaslahatan. Ada aroma maslahah mursalah di sana. Jangan sampai pembaca mendadak membuka kitab ushul fikih dan lupa kopinya tinggal ampas.
Dua nama langsung mencuat. Pertama, Gus Yahya Cholil Staquf, petahana sudah lima tahun memimpin PBNU. Modalnya pengalaman, jaringan, dan mesin organisasi yang sudah terbentuk.
Kedua, Gus Kikin alias KH Abdul Hakim Mahfudz, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng sekaligus Ketua PWNU Jawa Timur dan cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Kalau Gus Yahya membawa modal pengalaman, Gus Kikin membawa Tebuireng, Jawa Timur, dan garis keturunan muassis NU.
Namun kandidat lain belum tentu masuk angin. Ada Gus Salam dari Denanyar, cucu KH Bisri Syansuri; Gus Yusuf dari API Tegalrejo Magelang; Gus Rozin, putra KH Sahal Mahfudh; serta Zulfa Mustofa, yang pernah menjadi penjabat ketum pada masa-masa NU sedang panas. Nasaruddin Umar yang sempat disebut-sebut memilih lebih fokus di Kementerian Agama.
Di tengah perubahan mekanisme itu, muncul pula kelompok yang menamakan diri KPK NU. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi versi gedung merah putih. Ini kelompok warga Nahdliyin yang secara sukarela membentuk gerakan moral. Mereka mengenakan kaos bertuliskan “KPK NU” dan mengawal Muktamar agar bebas politik uang, jual-beli dukungan, serta transaksi kepentingan.
Mereka sempat beraksi di kompleks makam KH Abdul Wahab Chasbullah di Tambakberas, menyerukan agar Muktamar tidak dicemari cara-cara transaksional.
Apakah benar ada money politik? Isunya memang klasik dan hampir selalu muncul dalam Muktamar NU, termasuk 2015 dan 2021. Pada Muktamar ke-35 ini juga muncul keluhan dan peringatan dari kiai sepuh, Ma’ruf Amin, Forum Ulama Nahdliyin, serta sejumlah tokoh mengenai dugaan pengondisian, intimidasi, dan pendekatan berbau uang.
Namun sampai sekarang, belum ada bukti hukum yang telah diputuskan pengadilan atau kasus money politik Muktamar 2026 yang resmi terbukti secara hukum. Jadi yang beredar sejauh ini lebih banyak berupa kekhawatiran, seruan moral, dan upaya pencegahan.
Menariknya, setelah mekanisme AHWA disahkan, proses berikutnya dijadwalkan berlangsung hari ini, Minggu 30 Agustus 2026: penetapan anggota AHWA, pemilihan Rais Aam, kemudian pemilihan Ketum PBNU oleh AHWA.
Di sinilah pertarungan memasuki babak baru. Gus Yahya dan Gus Kikin seperti dua pendekar pesantren yang sudah saling pandang. Tidak perlu keris. Tidak perlu jurus. Cukup jaringan, dukungan, senyum, dan kalkulasi.
Karena sekarang, yang menentukan bukan cuma siapa paling banyak dipilih. Tetapi siapa akhirnya dianggap paling maslahat oleh para kiai sepuh. Kopinya boleh pahit. Politiknya jangan sampai lebih pahit.
Rosadi Jamani
