Jakarta, PBSN – Satu kelebihan pemerintah, ia punya power memaksa. Mungkin selama ini Kopdes Merah Putih atau KDMP banyak jadi lelucon. “Wah, bakal jadi kopdes rumah hantu tu.” Pemerintah lalu mengeluarkan jurus mematikan, memaksa warga desa untuk belanja di Kopdes walau jaraknya jauh. Caranya? Simak narasinya.
Nuan bayangkan suatu pagi di desa. Tiba-tiba semua jalan ekonomi berubah seperti jalan satu arah. Mau beli pupuk subsidi? Ke Kopdes Merah Putih. Mau ambil LPG 3 kilogram? Ke Kopdes Merah Putih. Mau beras SPHP, PKH, bantuan tunai, alsintan, bahkan bayar listrik dan telepon? Jawabannya tetap sama, Kopdes Merah Putih. Rasanya seperti sedang bermain monopoli, tetapi semua petaknya berujung di satu kotak.
Pada 12 Juli 2026, sekitar 20.000 peserta memadati Indonesia Arena GBK Jakarta dalam Puncak Hari Koperasi Nasional ke-79 bertema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya.” Di hadapan Presiden Prabowo dan para menteri, Kopdes Merah Putih dipuja bak penyelamat ekonomi desa. Sudah terbentuk sekitar 30 ribu unit, ditargetkan menjadi 40 ribu unit pada akhir 2026, lalu bertahap mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia. Targetnya tidak main-main. Baru belajar jalan, sudah diminta ikut maraton.
Masalahnya, begitu kamera turun ke desa, film kepahlawanan itu mendadak berubah menjadi sitkom. Banyak gerai berdiri gagah, cat masih mengilap, papan nama masih kinclong, tetapi pembelinya bisa dihitung tanpa membuka kalkulator. Ada omzet hariannya hanya Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu. Bahkan ada gerai hampir setahun total transaksinya cuma Rp78 ribu. Mesin kasir mungkin lebih asyik nobar Pildun Prancis vs Argentina.
Sementara itu, warung sebelah tetap ramai. Rahasianya bukan teknologi canggih, melainkan fitur legendaris belum bisa dikalahkan aplikasi apa pun. Utang dulu, bayar habis panen. Ditambah pemilik warung hafal nama pelanggan, nama anaknya, sampai tahu siapa belum bayar mi instan bulan lalu. Loyalitas seperti ini sulit ditandingi sekadar rak yang rapi.
Lalu pemerintah mengeluarkan jurus pamungkas. Kalau pembeli tidak mau datang ke koperasi, maka barang yang dicari pembeli dipindahkan ke koperasi. Mulailah seluruh jalur subsidi diarahkan melalui Kopdes Merah Putih. Pupuk subsidi, LPG 3 kilogram, PKH, beras SPHP, alsintan, bantuan tunai untuk desil 1 dan 2, pembayaran listrik, hingga telepon wajib melewati gerai koperasi. Presiden bahkan menegaskan satu kata yang terdengar seperti perintah terakhir di film perang, “Harus!”
Tujuannya tentu mulia, agar subsidi tepat sasaran, tidak bocor ke tengkulak, dan tidak diselundupkan. Pemerintah pun membayangkan aliran Rp223 triliun perputaran uang desa mengalir lewat Kopdes, ditambah potensi kenaikan pendapatan petani, peternak, dan nelayan hingga Rp 202 triliun. Angkanya begitu besar sampai kalkulator warung mungkin memilih pensiun dini.
Kopdes juga dirancang menjadi pusat segalanya. Kantor koperasi, toko sembako, simpan pinjam, apotek desa, gudang logistik, hingga cold storage dalam satu atap. Lengkap sekali. Tinggal ditambah tempat cukur rambut dan warung kopi, sudah seperti mal mini versi pedesaan.
Ironinya, ketika RAT di banyak koperasi masih sering terasa formalitas dan SHU belum membuat anggota tersenyum karena omzet rendah, justru di pundak koperasi inilah jalur subsidi nasional mulai dititipkan. Ibarat pemain cadangan yang baru masuk lapangan lima menit, tetapi langsung disuruh mengeksekusi penalti di final Pildun.
Kalau strategi ini berhasil, Kopdes Merah Putih bisa menjadi revolusi terbesar ekonomi desa. Kalau belum, rakyat Indonesia tetap akan menjalankan tradisi nasional tak pernah gagal, membahasnya panjang lebar di warung kopi… yang sampai hari ini, entah kenapa, masih lebih ramai dari gerai koperasinya.
“Bang, kalau Kopdesnya di atas gunung, sementara gas udah habis, apakah harus hiking ke sana dulu.”
“Waduh, yang namanya dipaksa harus begitu, wak.”
Rosadi Jamani
