Oleh : Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi
Setelah hampir sepuluh tahun Nasdem yang di pimpin oleh Surya Paloh kawal Jokowi sebagai Presiden dari 2014 – 2019 dan 2019 – 2023. Perang terbuka: Jokowi vs Surya Paloh atau Jokowi Lawan Nasdem. Kader-kader Nasdem pun satu – persatu diobok-obok dengan dalih korupsi dan hukum.
Akan halnya Demokrat yang sebelumnya di pimpin oleh Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak ada hujan, tidak ada angin Moeldoko KSP Jokowi mau ambil alih itu partai lewat pengadilan. Ini tindakan yang salah dan langgar UU. Jokowi pun membiarkan Mantan Panglima TNI era SBY itu berusaha merebut partai tersebut tanpa alasan jelas. Meski sudah 16 kali sidang dan selalu kalah. Tetapi Anak Kediri itu mencoba peruntungan melalui PK – MA.
Saat ini publik menyaksikan sedang terjadi peperangan politik Jokowi melawan Megawati secara terang – terangan dan terbuka. PDIP dan Megawati telah capreskan Ganjar. Tetapi Jokowi malah mendukung Prabowo sepenuh hati.
Apakah terlihat seolah sedang berkelahi antara Jokowi vs Megawati itu sungguhan atau sekedar sandiwara. Biar panggung capres nasional seolah disetting hanya dua capres sebagaimana usul CSIS-Yusuf Wanandi?
Ada dua kemungkinan konflik soal capres antara Megawati – PDIP vs Jokowi bisa terjadi karena sekedar sandiwara atau memang konflik beneran?
Pertama; kalau konflik itu beneran. Maka Jokowi memang berusaha semaksimal mungkin dengan istilah cawe-cawenya. Berusaha menggolkan Prabowo sebagai capres dan menjadikannya sebagai Presiden. Berarti memang Jokowi mau menghabisi PDIP dan Megawati. Karena manuver Jokowi ini sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena pasti membuat Megawati dan PDIP semakin tidak suka dengan Jokowi.
Kedua, bisa jadi ini sandiwara saja. Agar pentas perpolitikan soal capres hanya didominasi oleh Megawati dan Jokowi dan berusaha menggugurkan pencapresan Anies Baswedan. Meskipun ini tindakan konyol dan sangat beresiko.
Sandiwara PDIP dan Megawati itu publik membaca: Ganjar sangat dibenci. Tapi akhirnya Ganjar juga yang dicapreskan. Publik anggap Ganjar dimusuhi sebelum dicapreskan itu cuma sandiwara belaka.
Tiga partai besar. PDIP, Demokrat dan Nasdem diperlakukan oleh Jokowi seperti anak kecil yang harus mematuhinya. Padahal PDIP dan Nasdem itu dua partai yang membesarkan dan mengawal Jokowi sehingga bertahan sampai dua periode.
Tapi, jika saja PDIP dan Nasdem terlalu disakiti dan berkoalisi dengan Demokrat untuk menggulirkan Hak Angket atau lakukan proses Pemakzulan sebagaimana Surat Terbuka Prof Denny Indrayana ke DPR. Maka, sesungguhnya Jokowi tidak akan berdaya dan tidak punya kemampuan untuk melawan.
Mengapa demikian? Karena Jokowi dianggap Kualat dan durhaka melawan partai yang membesarkan dan mendukungnya. Jokowi segera akan dimakzulkan sebagaimana Surat Denny itu.
Surat Denny itu sangat jelas dan terang benderang tindakan korupsi Jokowi karena melindungi dua anaknya: Gibran dan Kaesang sehingga tidak di periksa KPK.
Masih menurut Denny, Ada seorang menteri di kabinetnya harus di periksa KPK tapi tidak diizinkan Jokowi. Itu artinya: Jokowi melindungi koruptor.
Dan Jokowi langgar UU Parpol karena membiarkan KSP Moledoko mau merebut Demokrat dengan dalih dan alasan yang tidak jelas.
Tiga alasan itu yang dilayangkan Denny ke DPR. Jika tiga partai besar: PDIP, Nasdem, Demokrat dapat menggalang inisiasi Pemakzulan. Pasti Jokowi dapat dimakzulkan.
Jadi tiga parpol di atas ditambah dengan parpol yang di DPR tidak perlu takut hadapi Jokowi. Jika proses pemakzulan telah berjalan. Jokowi tinggal menghitung hari.
Mantan walikota Solo itu tidak lagi lakukan tindakan semena-mena dan langgar hukum seperti sekarang. Dan ini tindakan menghentikan KKN yang disuburkan oleh Jokowi dengan mendukung anak-anaknya; Mantu sebagai walikota dan Iparnya di MK. Ini jelas khianati reformasi dan lawan UU dan TAP MPR.
