Jakarta. PBSN – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai menjadi pengingat pentingnya penguatan fondasi ekonomi nasional. Stabilitas kurs disebut tidak hanya dipengaruhi faktor moneter, tetapi juga berkaitan dengan persepsi pasar terhadap tata kelola ekonomi secara keseluruhan.
Ekonom yang juga Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri menilai pergerakan rupiah yang menyentuh kisaran Rp 17.600 per dolar AS merupakan akumulasi berbagai faktor, baik domestik maupun global. Menurut dia, dinamika tersebut perlu dilihat sebagai momentum evaluasi bersama dalam memperkuat kepercayaan pasar.
“Ini adalah satu rangkaian permasalahan, yang berkaitan dengan struktur fundamental ekonomi negara-baik moneter maupun fiskal dan kepercayaan dari lembaga rating maupun negara lainnya kepada Indonesia. Ini terkait, bagaimana pemerintah Indonesia bisa menunjukkan tata kelola negara,” kata Didin, Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, depresiasi rupiah bukan hanya dipengaruhi kebijakan moneter, tetapi melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan, termasuk kondisi ekonomi global dan persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Selain faktor domestik, Prof Didin menilai ketidakpastian geopolitik global turut memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi, terutama melalui kenaikan harga energi yang memicu inflasi impor.
“Akibat konflik terjadi krisis energi, yang akhirnya menyebabkan imported inflation. Apalagi Indonesia, tidak hanya mengimpor energi, tapi juga beragam komoditas pangan lainnya,” ujarnya.
Ia juga menilai penguatan tata kelola pasar keuangan dan peningkatan transparansi menjadi faktor penting untuk menjaga kredibilitas investasi dan stabilitas pasar modal nasional.
Dalam konteks fiskal, Didin menekankan pentingnya efisiensi belanja negara serta penguatan akuntabilitas anggaran guna menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap ekonomi Indonesia.
Menurut dia, pelaksanaan program pembangunan nasional perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan daerah serta efektivitas penggunaan anggaran agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih optimal.
“Kenapa tidak fokus kepada daerah-daerah yang gizi buruk dan daerah-daerah miskin untuk MBG. Sehingga, anggaran tidak perlu sebesar Rp 335 triliun. Dengan demikian pemerintah bisa menghemat anggaran,” ujarnya.
Ia juga mendorong implementasi program ekonomi desa dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan wilayah, sehingga penguatan ekonomi lokal dapat berlangsung lebih berkelanjutan.
Guru Besar FEM IPB itu menekankan pentingnya disiplin fiskal dan tata kelola anggaran yang baik sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memulihkan kepercayaan pasar.
“Pemerintah harus tegas menerapkan disiplin fiskal. Defisit tidak boleh melebihi 3 persen. Pemerintah harus bisa memastikan praktik tata kelola anggaran yang baik, untuk mengembalikan trust publik,” katanya.
