Jakarta – Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Rizal Ramli menegaskan bahwa sesuai konstitusi, tugas seorang presiden adalah mencerdaskan dan meningkatkan kemakmuran rakyat bukan menyejahterakan oligarki.
Dia pun menyentil kebijakan Presiden Jokowi yang selama sembilan tahun kepemimpinannya sangat berpihak kepada oligarki (konglomerat).
“Jokowi selama 9 tahun ini, takut pada oligarki, takut pada konglomerat. Karena itu, kebijakannya pro oligarki, pro investor. Padahal dalam konstitusi kita, tak ada kewajiban presiden untuk membesarkan dan menyejahterakan konglomerat atau oligarki atau investor. Tugas presiden itu mencerdaskan dan meningkatkan kemakmuran rakyatnya,” tegas ekonom senior itu saat Munas Asprindo di Millenium Sirih Jakarta, Jum’at (29/9/23).
Tokoh Bangsa yang akrab disapa RR itu pun membandingkan masa kepemimpinan Presiden Soeharto dengan Presiden Jokowi.
Menurut RR, era Soeharto kepemimpinannya sangat otoriter namun keberpihakannya dengan rakyat juga sangat jelas
“Soeharto itu memang otoriter, saya saja sempat di penjara di Sukamiskin. Tapi, saya harus angkat topi, karena beliau mencoba memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Seperti SD Inpres, Puskesmas, harga pangan terjangkau dan stabil. Bahkan kita bisa ekspor beras,” bebernya
Lanjut RR, oligarki pada era Soeharto sangat takut kepadanya sehingga tidak ada konglomerat yang semena-mena terhadap rakyat.
“Para konglomerat di era Soeharto, sangat takut kepada Soeharto. Sedikit saja mereka mencampuri ekonomi rakyat, habis mereka oleh Pak Harto,” sebutnya.
Dia pun menyesalkan kebiasaan presiden Jokowi yang kerap mengundang investor datang ke Indonesia.
Padahal menurut RR, investor asing akan datang dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi nasional signifikan.
“Naikkan saja pertumbuhan ekonomi Indonesia, minimal 7 persen, pasti para investor akan datang dengan sendirinya. Kalau sekarang, mereka lebih memilih Thailand dan Vietnam, ya wajar saja, pertumbuhan ekonomi mereka itu 8 persen,” tandasnya.
(Red)
