Jakarta, PBSN – Sambil menunggu kemenangan PSG atas Arsenal, ups, maaf keseleo, yok kita bantu bantu petani sawit. Partai Koptagul paling geram, ketika harga dolar naik, harga TBS malah anjlok. Ternyata ada 139 PKS secara sepihak menurunkan harga.
Biasanya kalau dolar naik, eksportir senyum selebar jalan tol. Komoditas ekspor ikut kecipratan berkah. Petani berharap rezeki mengalir sedikit lebih deras ke dapur mereka. Logikanya begitu. Buku ekonomi bilang begitu. Guru SMA bilang begitu. Tetangga yang doyan ngobrol politik di warung kopi juga bilang begitu.
Tapi ternyata ada hukum fisika baru yang mungkin hanya berlaku di republik tercinta ini. Dolar naik. Harga dunia sawit tidak turun. Permintaan global tidak turun. Eh, harga tandan buah segar (TBS) petani malah jeblok.
Kalau Isaac Newton masih hidup, mungkin beliau pensiun lagi karena gravitasi ekonomi Indonesia terlalu sulit dipahami.
Sampai-sampai Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ikut geram. Dalam rapat koordinasi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (29/5/2026), ia mengecam keras tindakan sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang menurunkan harga pembelian TBS secara sepihak.
Kalimat beliau sederhana, tetapi efeknya seperti lemparan sandal emak yang akurat mengenai sasaran. “Harga dunia tidak turun, permintaan juga tidak turun, maka tidak ada alasan harga TBS petani jatuh.”
Nah, itu dia masalahnya. Kalau alasan ekonominya tidak ada, berarti publik berhak bertanya, ini sebenarnya ada permainan apa?
Setelah rapat pertama pada 26 Mei lalu, sebanyak 16 PKS mulai menyesuaikan harga pembelian. Artinya ada yang sadar, ada yang mengoreksi langkah. Tetapi pemerintah menilai perbaikan itu belum cukup. Harga TBS petani masih perlu dikembalikan ke jalur yang normal.
Yang membuat kepala makin berasap, angka yang muncul kemudian. Bukan satu PKS. Bukan lima. Bukan sepuluh. Melainkan 139 PKS. Seratus tiga puluh sembilan. Jumlah yang kalau dibariskan mungkin bisa bikin petani keliling kampung sambil membawa spanduk protes sampai baterai pengeras suara habis.
Sayangnya, di sinilah cerita berubah menjadi film detektif misteri. Pemerintah mengumumkan jumlahnya. Pemerintah mengakui ada masalah. Pemerintah bahkan menyiapkan pengawasan bersama Satgas Pangan Polri. Tetapi nama-nama 139 PKS itu belum dibuka ke publik.
Masyarakat hanya diberi angka tanpa wajah. Seperti diberi tahu ada 139 hantu berkeliaran di rumah, tetapi tidak diberi tahu mereka sembunyi di kamar yang mana.
Padahal saat ini kondisi ekonomi sedang tidak biasa. Pada Sabtu, 30 Mei 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp 17.880 sampai Rp 17.893 per dolar. Angka yang sudah mendekati level psikologis Rp 18.000 dan disebut sebagai salah satu titik terlemah dalam sejarah rupiah.
Dalam kondisi seperti ini, mestinya hasil ekspor sawit menjadi semakin bernilai. Mestinya ada angin segar yang ikut dirasakan petani di kebun-kebun pelosok. Mestinya. Kata “mestinya” memang sering menjadi komoditas paling melimpah di Indonesia.
Sementara itu pemerintah menegaskan, kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan perdagangan. PT DSI disebut hanya berfungsi sebagai pengelola dan pengawas agar tata niaga lebih transparan dan akuntabel. Masa transisi pun diberikan mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026 sebelum implementasi penuh pada 1 Januari 2027.
Semua terdengar baik. Semua terdengar rapi. Tetapi bagi petani, pertanyaan paling sederhana masih menggantung di udara seperti layang-layang putus. Kalau harga dunia naik, dolar naik, permintaan naik, lalu siapa yang menekan harga sawit di tingkat petani?
Mungkin sudah waktunya 139 PKS itu tidak lagi sekadar angka statistik. Sebab petani tidak bisa menanam misteri lalu memanen transparansi. Mereka butuh kejelasan. Karena sampai hari ini, yang naik ke langit adalah dolar. Yang turun ke bumi adalah harga sawit. Yang terus dipermainkan adalah kesabaran petani.
Rosadi Jamani
