Jakarta, PBSN – Wow seru ni korp cokelat muda. Kapolri baru besutan Probowo langsung membrutal. Kapolda yang dicurigai tak genah, dicopot. Muke gile. Sambil menikmati malam minggu nikmati sajian narasinya.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kayaknya belum sempat menikmati empuknya kursi Kapolri. Baru sehari menjabat, langsung mengeluarkan jurus bikin para Kapolda mungkin mendadak rajin buka Telegram.
Sembilan belas Kapolda diganti sekaligus! Bukan sembilan. Bukan sepuluh. 19!
Ini bukan rotasi biasa. Ini sudah seperti Kapolri masuk ruangan sambil membawa sapu, lalu berkata, “Mana yang perlu dibersihkan, tak sikat sekarang?”
Dasar hukumnya jelas: Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Artinya, baru sehari menjabat, Suyudi sudah bikin jagat kepolisian bergetar.
Orang baru jadi pejabat biasanya sibuk kenalan, rapat, foto-foto, cari ruang makan, bahkan mungkin masih bertanya, “Pak, toilet di sebelah mana?”
Suyudi? Klik Telegram. Ganti 19 Kapolda. Membrutal, Wak!
Yang masuk daftar pergantian antara lain Kapolda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Bali, DIY, Maluku, Kepri, NTT, Banten, Sumbar, Sulsel, Jambi, Gorontalo, Sulteng, dan Sulbar.
Kalau ini pertandingan sepak bola, bukan cuma starting eleven yang diganti. Cadangan ikut disuruh berdiri. Pelatih mungkin ikut bertanya, “Saya masih kerja di sini, tidak?”
Yang paling bikin mata melotot, empat Kapolda yang baru dilantik pun ikut tersapu.
Irjen Pol Pipit Rismanto baru dilantik sebagai Kapolda Jawa Barat pada 4 Juli 2026.
Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy sebagai Kapolda Sumatera Barat juga baru dilantik 4 Juli 2026.
Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro dilantik sebagai Kapolda Sulawesi Selatan 29 Oktober 2025.
Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta dilantik sebagai Kapolda Sulawesi Barat 19 Agustus 2025.
Belum sempat kursinya panas, sudah disuruh pindah. Belum sempat hafal semua nama anak buah, Telegram sudah bilang, “Terima kasih, silakan bergeser.”
Ini bukan sekadar rotasi. Ini ghosting institusional! Lalu mereka masuk kotak? Secara resmi tentu istilah itu bukan bahasa telegram. Namun sebagian penugasan memang membuat mereka tak lagi memegang komando Polda.
Pipit menjadi Pati Bareskrim dengan penugasan di Kementerian Hukum. Djati menjadi Pati Baintelkam dengan penugasan di Badan Reformasi Agraria Nasional. Djuhandhani menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama kTingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Adi menjadi Pati Bareskrim dengan penugasan di Kementerian Lingkungan Hidup.
Pangkat tetap jenderal. Tapi komando Polda sudah lewat. Ibarat raja, mahkotanya masih ada. Kerajaannya saja dipindahkan.
Namun, di sinilah publik harus waras. Beredar narasi, pergantian berkaitan dengan kinerja dianggap tidak memuaskan serta dugaan membekingi usaha ilegal. Dugaan tetap dugaan. Jangan baru membaca Telegram sudah berubah menjadi hakim, jaksa, dan algojo.
Kalau memang ada backing usaha ilegal, bongkar. Kalau ada korupsi, usut. Kalau ada permainan proyek, buka.
Kalau ada pejabat bermain di belakang layar, jangan cuma digeser. Buka layarnya sekalian! Sebab mencopot pejabat itu gampang. Yang sulit adalah menjelaskan kepada rakyat mengapa dia dicopot dan apa kesalahannya.
Kapolri baru sekarang punya pekerjaan lebih berat dari sekadar mengganti 19 Kapolda. Publik menunggu apakah gebrakan ini berhenti di Telegram atau benar-benar turun ke lapangan. Karena rakyat tidak terlalu peduli siapa yang kena mental akibat dicopot.
Rakyat lebih peduli apakah setelah pergantian ini polisi benar-benar semakin bersih, pemberantasan korupsi semakin serius, backing usaha ilegal benar-benar diberantas, dan hukum tidak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Kapolri Suyudi memang baru mulai. Satu Telegram sudah bikin 19 Kapolda bergeser. Empat bahkan baru duduk, langsung kena sapu.
Tapi jangan berhenti di sini. Kalau mau disebut membrutal, brutalnya jangan cuma kepada kursi jabatan.
Brutallah kepada korupsi. Brutallah kepada backing ilegal. Brutallah kepada permainan hukum. Brutallah kepada oknum memperdagangkan kewenangan. Karena rakyat tidak membutuhkan Kapolri hebat mencopot pejabat. Rakyat membutuhkan Polri yang hebat membersihkan dirinya sendiri.
Rosadi Jamani
