Jakarta, PBSN – Saya mungkin masuk desil 10, super kaya, qiqiqiq. Padahal, kang ngopi cuma Rp 3 ribu. Merampot, kate budak Pontianak. Lebih merampot lagi, anak Menteri Keuangan malah masuk Desil 7. Gimana ceritenye ni wahai BPS?
Yudo Achilles Sadewa, putra Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, disebut masuk Desil 7 dalam basis data kesejahteraan pemerintah. Desil 7, Bos! Bukan Desil 9. Bukan Desil 10 yang mencerminkan kelompok paling super kaya. Sedikit lagi tinggal disebut konglomerat. Sedikit lagi jadi naga, ups.
Publik langsung garuk-garuk kepala. “Kok iso?”
Pertanyaan itu makin panas karena ada warga kurang mampu seperti tukang becak dan buruh harian yang justru tercatat Desil 8, 9, bahkan 10. Orang miskin masuk kategori makmur. Bantuan sosial pun lewat sambil melambaikan tangan.
KIP Kuliah ikut mengucapkan, “Maaf, sampeyan dianggap sudah sejahtera.” Ini kalau terjadi di sinetron, penonton sudah protes ke sutradara.
Yang lebih menarik, sampai detik ini BPS belum terdengar mengaku salah. Apalagi khilaf. Seolah-olah Desil 7 itu angka keramat yang diturunkan dari langit bersama sertifikat kebenaran absolut.
Padahal database bukan wahyu. Bisa diperbarui. Bisa salah input. Bisa salah membaca kondisi. Bisa tertinggal zaman. Secara teknis, penentuan desil memang tidak sekadar bertanya, “Gaji loe berapa?”
BPS menggunakan pendekatan Proxy Means Testing (PMT). Kesejahteraan dihitung berdasarkan kombinasi indikator seperti kondisi rumah, atap, dinding, lantai, sanitasi, sumber air, pendidikan anggota keluarga, perangkat elektronik, kendaraan, dan kepemilikan aset.
Semua dimasukkan ke dalam perhitungan. Mesin kemudian bekerja. Manusia berdoa. Kalau seorang anak pejabat memiliki KK sendiri, terpisah dari orang tua, sementara aset dan kondisi ekonominya belum tercatat secara lengkap, sistem bisa membaca KK tersebut sebagai keluarga dengan aset relatif terbatas.
Skor turun. Desil pun ikut turun. Algoritma tidak peduli siapa bapaknya. Dia tidak kenal menteri. Dia cuma kenal angka.
Masalah yang sama bisa menghantam rakyat kecil dari arah sebaliknya. Tukang becak tinggal di rumah warisan berdinding semen. Punya motor tua untuk keperluan keluarga. Algoritma melihat. “Rumah ada. Motor ada.” Skor naik. Desil melonjak.
Padahal penghasilan hariannya mungkin tidak menentu dan uang makan besok masih hasil perjuangan hari ini. Inilah yang disebut inclusion error dan exclusion error. Yang layak menerima bantuan bisa tersingkir. Yang tidak layak justru masuk.
Belum lagi ada lag time alias jeda pemutakhiran. Manusia berubah setiap hari. Database kadang masih menggunakan wajah lama. Orang pindah rumah, menikah, cerai, pecah KK, kehilangan pekerjaan, atau mendapatkan pekerjaan baru. Datanya belum tentu langsung ikut berubah.
Faktor lain juga ada. Informasi aset yang tidak lengkap, keterbatasan verifikasi petugas, beban pendataan, bahkan potensi intervensi lokal. Karena itu, angka desil seharusnya bukan benda keramat.
Pemerintah menyediakan mekanisme koreksi melalui Musyawarah Desa/Kelurahan, uji publik, dan fitur sanggah. Data juga terus diarahkan terintegrasi dengan perpajakan, perbankan, pertanahan, Samsat, dan berbagai sumber lainnya. Tujuannya satu, supaya database makin akurat.
Namun publik tetap berhak bertanya. Kalau datanya benar, jelaskan kenapa. Kalau datanya keliru, perbaiki. Kalau ternyata sistemnya bermasalah, evaluasi. Tidak perlu gengsi. Sebab BPS juga manusia. Bukan malaika setiap kali menekan tombol “submit” langsung menghasilkan angka suci tanpa kemungkinan khilaf.
Yang bikin rakyat heran bukan cuma anak menteri masuk Desil 7. Yang bikin heran, ketika tukang becak bisa terbaca lebih kaya dari anak menteri, tetapi angka database seolah tidak boleh dipertanyakan.
Wak, kalau begini terus, jangan-jangan nanti orang miskin harus mengajukan bukti kemiskinan sambil membawa surat keterangan dari algoritma. Kalau algoritmanya tetap ngeyel? Ya sudah. Suruh saja algoritmanya ikut cari nafkah sehari. Kalau tak mau, udah dipelasah saja.
Rosadi Jamani
