Ankara – Rusia menyesalkan sikap Turki yang menjual drone bersenjata Bayraktar TB2 ke Ukraina.
Namun respon Rusia tersebut telah dijawab bahwa penjualan itu dilakukan oleh perusahaan swasta Turki dan bukan kesepakatan antar negara.
“Rusia kesal dan dari waktu ke waktu mereka mengeluh tentang penjualan drone. Mereka dulu mengeluh dan sekarang mengeluh.Tetapi kami telah memberikan jawabannya, bahwa ini adalah perusahaan swasta dan pembelian drone ini juga telah dilakukan sebelum perang,” kata Birokrat Turki seperti dikutip Reuters, Jum’at (8/4/22).
Sebagaimana diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pasukannya ke Ukraina pada 24 Februari untuk melakukan apa yang disebutnya “operasi militer khusus” untuk mendemiliterisasi dan “denazifikasi” Ukraina.
Kyiv dan Barat mengatakan Putin melancarkan perang agresi yang tidak beralasan.
Turki telah menjalin hubungan dekat dengan Rusia dalam energi, pertahanan dan perdagangan, dan sangat bergantung pada turis Rusia.
Perusahaan pertahanan Turki Baykar telah menjual drone ke Kyiv meskipun ada keberatan dari Rusia dan menandatangani kesepakatan untuk memproduksi lebih banyak sebelum invasi.
Sebagai anggota NATO, Turki berbagi perbatasan laut dengan Ukraina dan Rusia di Laut Hitam, memiliki hubungan baik dengan keduanya dan telah mengambil peran mediasi dalam konflik.
Turki telah menjadi tuan rumah pembicaraan damai dan bekerja untuk mempertemukan presiden Ukraina dan Rusia.
Turki mendukung Ukraina dan mengkritik invasi Rusia tetapi di sisi lain Turki juga menentang sanksi Barat yang meluas terhadap Moskow.
Bahkan Turki mengatakan saluran komunikasi harus tetap terbuka dan meragukan efektivitas tindakan tersebut.
Sebelumnya Turki juga menentang kebijakan Rusia di Suriah dan Libya, serta aneksasi Krimea pada tahun 2014.
Setelah pembicaraan damai antara para perunding di Istanbul pekan lalu, Ukraina mendaftarkan beberapa negara, termasuk Turki dan anggota Dewan Keamanan PBB, sebagai penjamin yang mungkin bagi keamanan Kyiv.
Birokrat itu mengatakan beberapa negara yang terdaftar akan menghadapi “masalah hukum” sebagai penjamin keamanan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Turki telah mengatakan siap, pada prinsipnya, untuk menjadi penjamin Ukraina, tetapi rincian formatnya perlu diselesaikan.
(Red/Sumber)
