Pati, PBSN – Hari ini ia minta maaf, kemarin ia menantang, besok… mungkin lupa kalau pernah jadi bupati. Inilah dia, pertunjukan klasik dari politikus Nusantara yang tak pernah kehabisan jurus. Jurus lidah tak bertulang. Edisi terbaru dari Bupati Pati, Sudewo, sosok yang dalam waktu bersamaan bisa jadi pahlawan, penantang, dan korban salah paham… menurut dia sendiri, tentu saja.
Sudewo, sang maestro kebijakan kejut, mengumumkan kenaikan PBB hingga 250%. Angka yang lebih tinggi dari nilai UTS mahasiswa yang rajin titip absen. Masyarakat pun terperangah, tercekik, dan mendadak jadi filsuf dadakan, “Apakah ini bentuk cinta? Atau penghinaan yang berbalut perhitungan fiskal?”
Saat rakyat mulai geram dan mengasah suara untuk berdemo, sang bupati malah tampil gagah, “Ayo demo, kalau berani!” katanya. Sebuah ajakan yang terdengar seperti tantangan UFC, bukan ucapan dari pemimpin daerah. Tapi tentu, seperti biasanya dalam opera politik, klimaks selalu diikuti dengan adegan mellow. Layar dibuka, Bupati muncul dengan ekspresi lembut, suara lirih, dan, tentu saja, permintaan maaf yang disiarkan ke seluruh penjuru langit media sosial.
“Saya tidak bermaksud menantang rakyat…” katanya.
“Saya hanya ingin demo itu berjalan damai.”
Oh, betapa bijaknya. Jika saja pernyataan ini datang dari guru yoga, bukan kepala daerah, mungkin kita akan ikut bermeditasi.
Tapi tunggu dulu, apakah PBB 250% itu dibatalkan?
Tentu tidak dong! Ini politik, bukan layanan refund.
Sudewo dengan mantap menjelaskan bahwa angka 250% itu hanyalah “batas maksimal”, dan tidak semua warga kena segitu. Seperti dosen yang bilang UAS-nya susah, tapi nilainya “nanti dibantu”. Ia juga mengaku akan meninjau ulang kebijakan itu, sebuah frasa sakti yang secara harfiah berarti “diam dulu sampai ributnya reda”.
Seolah drama ini belum cukup panas, sebuah episode baru muncul layaknya plot twist di sinetron jam prime time. Pada 5 Agustus 2025, dunia kesabaran warga Pati kembali diguncang, Satpol PP menyita ratusan dus air mineral dari posko donasi rakyat. Air mineral, sobat! Bukan senjata, bukan bom molotov, tapi air galon yang bahkan tak bisa menyakiti semut.
Posko itu sudah berdiri dengan damai sejak 1 Agustus, di depan Kantor Bupati Pati, tempat warga menyumbang logistik secara suka rela, tanpa partai, tanpa sponsor, hanya karena cinta pada keadilan. Tapi rupanya, menurut logika Satpol PP, air mineral bisa mengganggu persiapan Hari Jadi Kabupaten dan HUT RI.
Ya, logika yang luar biasa… logika yang pantas dimuseumkan di rak sebelah “alasan pembatalan konser karena gerimis.”
Warga pun murka. Kantor Satpol PP digeruduk. Spanduk dikibarkan. Teriakan bergema, “Sudewo pulang aja!” Sebuah slogan yang lebih jujur dari semua baliho pencitraan.
Ahmad Husein, salah satu inisiator aksi, mengecam penyitaan ini sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang takut pada air dalam dus. Ia tak habis pikir bagaimana negara sebesar Indonesia bisa goyah hanya karena tumpukan Aqua dan Le Minerale.
Satpol PP mencoba klarifikasi, katanya bukan isi dus yang bermasalah, tapi lokasinya dekat tenda perayaan. Tapi bagi warga, alasan itu hanya bumbu basi untuk membungkam semangat mereka. Karena jika posko rakyat saja dianggap ancaman, maka apa bedanya demokrasi dengan karnaval semu?
Di tengah tensi yang memuncak, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akhirnya ikut bersuara. Ia secara terbuka meminta agar kebijakan kenaikan PBB itu segera dievaluasi dan diturunkan. Pernyataan dari Gubernur seolah menampar balik narasi “semuanya baik-baik saja” yang selama ini dijual pemerintah daerah. Jika pimpinan provinsi saja menganggap kebijakan ini bermasalah, lantas siapa yang sebenarnya sedang keras kepala?
Sementara itu, posko justru makin ramai. Donasi terus berdatangan. Solidaritas menguat. Tanggal 13 Agustus 2025 akan jadi saksi, bukan sekadar demo, tapi parade rasa kecewa yang tak bisa disiram oleh air galon manapun, apalagi kalau airnya sudah disita.
Lidah memang tak bertulang. Tapi kalau sudah terlalu lentur, bisa berubah jadi senjata makan tuan. Di negeri ini, pemimpin yang membuat blunder kadang lebih cepat minta maaf ketimbang cabut kebijakan. Seolah rakyat ini anak TK yang cukup diberi permen agar lupa ditampar. Seolah publik ini pasar tradisional yang bisa ditawar pakai senyum.
Tapi sabar ada batasnya. Rakyat Pati sedang menuju batas itu, dengan logistik, poster, dan harapan bahwa demokrasi tak sekadar debat di ruang dingin. Hati-hati dengan lidah tak bertulang, apalagi jika punya jabatan. Sekali ucapmu menyulut, air mineral pun bisa jadi simbol perlawanan. Jika air rakyat saja kau sita, jangan salahkan bila gelombang suara mereka berubah jadi tsunami yang tak bisa dibendung dengan klarifikasi semata.
Rosadi Jamani
