Samarinda – Kepala Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan (KPw) Provinsi Kalimantan Timur, Ricky Perdana Gozali mengklaim dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai dirasakan.
“Survei khusus untuk menghitung dampak pembangunan IKN di Kaltim memang belum kami lakukan, pihak lain juga belum melakukan, namun dampak ekonomi secara umum sudah bisa kita rasakan,” ujar Ricky Perdana Gozali di Samarinda seperti dilansir Antara, Ahad (14/8/22).
Kata dia, sebagai gambaran, pemerintah pusat merancang baru September 2022 mendatang memulai proyek fisik di IKN namun sejumlah proyek pendahuluan infrastruktur dasar telah dirintis seperti Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku.
Menurutnya, pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.
Meski demikian, dia mengatakan ke depan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya akan menjadi bagian dari isu yang harus diantisipasi. Pasalnya pembangunan IKN melibatkan ribuan pekerja yang membutuhkan kecukupan kebutuhan pokok hingga transportasi yang dapat menyebabkan inflasi tinggi.
“Saat ini saja, baru dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung IKN, Kaltim sudah mengalami inflasi, itu karena kita memang belum siap, makanya kita optimalkan peran TPID (tim pengendali inflasi daerah) agar inflasi dapat dikendalikan,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.
Dalam upaya mengendalikan inflasi, ia mengapresiasi Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota, karena telah menguatkan kerja sama melalui kesepakatan government to government (G2G) dan business to business (B2B).
Di tingkat G2G (pemerintah dan pemerintah), telah ditandatangani kesepakatan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Bali untuk kerja sama perdagangan.
Sedangkan di tingkat B2B (bisnis dan bisnis), Perumda Varia Niaga Samarinda yang merupakan BUMD di Kota Samarinda, telah melakukan kerja sama perdagangan dengan beberapa mitra bisnis untuk mendatangkan komoditas beras, gula, minyak goreng, dan daging ayam ras.
“Untuk mendukung ketahanan pangan, saat ini juga sedang dikembangkan ‘food estate’ berupa pengembangan pangan terintegrasi hulu hilir mencakup pertanian dan peternakan, guna menyelesaikan permasalahan keterbatasan pasokan bahan pangan di Kaltim,” jelas Ricky.
(Red/Sumber)
