Sabak, PBSN – Kalau ditanya warga Kalimantan, jawabannya “Udahlah, dah malas nak ngomong, tak gune!” Sudah hafal jawaban Pusat. Gimana kalau ditanya warga Malaysia soal asap. Ternyata mereka juga kesal. Saking kesalnya sampai harus gunakan bahasa Jowo.
Diplomasi Indonesia-Malaysia sudah memasuki level ilmu gaib. Anggota parlemen Malaysia sampai harus memakai bahasa Jawa untuk mengadu kepada Prabowo soal asap karhutla. Bahasa Melayu mungkin kurang sakti, bahasa Indonesia mungkin kurang ampuh. Akhirnya, jurus pamungkas dikeluarkan, “Pak, mbok kobongane dipateni!”
Namanya Kalam Salan, anggota parlemen dari Sabak Bernam. Rabu (21/10/2026), saat membahas Rancangan Anggaran Belanja Malaysia 2027 di Dewan Rakyat, ia meminta Prabowo segera memadamkan karhutla agar kabut asap tidak menjadi agenda tahunan lintas negara.
“Mungkin, pihak kepemimpinan sebelah sana kebanyakan orang Jawa tak paham cakap bahasa Melayu,” ujarnya.
Waduh, cik! Ini bukan lagi diplomasi bilateral. Ini seperti warga mengadu kepada ketua RT, tetapi suratnya harus ditulis dalam bahasa leluhur supaya tidak berakhir menjadi alas gelas kopi.
Kalam pun mengeluarkan jurus ngoko. “Pak, asap songko kobongan asap kuwi nggawe masyarakat Malaysia susah ambegan. Akeh sing watuk, tenggorokan podo gathel, sesek ambegane. Sekolah nganti tutup, pariwisata dadhi sepi, lan uwong-uwong sing nyambut gawe ning kebun, raiso podho kerja.”
Artinya, warga Malaysia kesulitan bernapas, batuk, tenggorokan gatal, sekolah tutup, pariwisata sepi, dan pekerja perkebunan tak bisa bekerja.
Nuan bayangkan! Kalau bahasa Jawa pun tak mempan, tahun depan Kalam mungkin belajar bahasa Sunda. Tahun berikutnya bahasa Dayak. Kalau masih gagal, terpaksa menggunakan bahasa asap: Uhuk-uhuk, uhuk-uhuk! Atau kuluk-kuluk. Masih juga tak paham, ini bahasa terakhir, bahasa kodok minta hujan. Barangkali itu satu-satunya bahasa langsung dipahami semua pejabat.
Di akhir pesan, Kalam berkata, “Kulo matur suwun, Bapak Presiden.” Sopan sekali. Sudah mengadu soal sesak napas, masih sempat berterima kasih. Sementara asap tak punya tata krama. Masuk perbatasan tanpa paspor, menerobos paru-paru tanpa mengetuk pintu.
Kalam juga menyindir pernyataan seorang pemimpin Indonesia menyebut hutan Indonesia memasok oksigen bagi Malaysia. “Mulo, ojo malah iki digawe guyonan.”
Jangan persoalan ini dijadikan bahan bercanda. Ia mempertanyakan apakah pohon-pohon Malaysia terbuat dari plastik sehingga tak bisa menghasilkan oksigen.
Astaga! Pohon Malaysia ikut terseret dalam perkara internasional. Sebentar lagi pohon karet menggelar konferensi pers. “Kami bukan plastik, Pak. Kami juga bekerja, bukan cuma berdiri!”
Padahal, persoalannya serius. Kabut asap dapat memperburuk asma, mengganggu pendidikan, memukul pariwisata, dan mengancam pendapatan pekerja migran Indonesia. Ketika perkebunan terganggu, keluarga mereka di Tanah Air ikut menanggung akibatnya.
Kalam mengusulkan lima langkah: penegakan hukum bersama, sistem peringatan dini ASEAN berbasis satelit dan titik panas waktu nyata, tim tanggap darurat regional, penguatan pertanggungjawaban melalui Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, serta dana regional untuk pencegahan kebakaran, pemulihan gambut, dan bantuan korban.
Ia juga meminta Malaysia mendorong Filipina, pemegang keketuaan ASEAN 2026, memperkuat langkah regional.
Pada hari sama, Wakil Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Syed Ibrahim Syed Noh, menyebut kedua negara sedang menjajaki nota kesepahaman lingkungan dan perubahan iklim. Malaysia juga menawarkan bantuan untuk kebakaran di Sumatra dan Kalimantan. Indonesia menerima tawaran itu, sementara pengerahannya masih dikoordinasikan.
Nah, inilah komedi bikin hati miris. Asap datang setiap tahun, rapat datang menyusul, nota kesepahaman ikut antre. Rakyat batuk berjamaah, pejabat berkoordinasi berjilid-jilid. Seolah-olah karhutla bisa diatasi pidato lalu rapat, rapat koordinasi.
Jangan sampai tahun depan Kalam kembali berteriak, “Pak, tulung!” Lalu asap menjawab, “Maaf, saya tak paham bahasa tuan!” Waduh.
Rosadi Jamani
