Kuansing, PBSN – Korupsi di Kabupaten Kuansing seperti tak ada matinya. Bupati berganti, tetap korupsi juga tak mati. Korupsi malah seperti lomba pacu jalur. Terbaru, 10 orang digulung KPK, termasuk Bupati dan Sekdanya.
Pacu Jalur, lomba dayung yang mendunia dari tanah Kuansing. Sampai Joe Hattab ikut mendokumentasikan lomba tersebut. Sayangnya, negeri Kuantan Sengingi juga berpacu dengan korupsi.
Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, terjaring operasi KPK bersama Sekda. Proses hukumnya masih berjalan dan semua pihak tentu berhak atas asas praduga tak bersalah. Namun, bagi rakyat, kejadian ini seperti déjà vu. Film lama diputar ulang. Aktornya berganti, alurnya tetap sama.
Padahal, CV beliau bukan kaleng-kaleng. Lahir 16 Juli 1969 di Pulau Panjang Hilir, Inuman. Sarjana Akuntansi Universitas Riau. Magister Manajemen Universitas Lancang Kuning. Doktor Universitas Pasundan tahun 2024. Dosen tetap pula di Unilak. Gelarnya bertingkat-tingkat seperti menara BTS. Sayangnya, rakyat sekarang bukan lagi bertanya, “Lulus S3 di mana?” Tapi, “Kenapa tiap ada pejabat hebat, daerah malah ikut pusing tujuh keliling?”
Karier politiknya juga panjang seperti Sungai Kuantan. Pernah dua periode menjadi anggota DPRD Riau, sempat berlabuh di Hanura, kemudian pindah ke Gerindra pada 2023, menjadi Ketua DPC, naik menjadi Wakil Bupati mendampingi Andi Putra, lalu menjadi Plt Bupati setelah pendahulunya tersangkut perkara hukum, menjadi bupati definitif, bahkan menang Pilkada 2024 bersama Mukhlisin dengan raihan 51,69 persen suara. Jalurnya mulus. Tetapi kini rakyat kembali dipaksa menonton babak baru yang membuat dahi berkerut.
Yang bikin orang mengelus dada adalah sejarah Kuansing sendiri. Mursini, Bupati periode 2016–2021, divonis dalam perkara korupsi belanja barang dan jasa Setda senilai Rp 5,8 miliar.
Andi Putra terkena OTT KPK pada 2021 terkait perkara suap izin perkebunan sawit dan kemudian dijatuhi hukuman penjara. Sementara Sukarmis, bupati dua periode sebelumnya, juga divonis dalam perkara korupsi proyek Hotel Kuansing.
Kalau begini terus, rakyat sampai bisa bikin kalender sendiri. Bukan lagi menghitung musim hujan dan musim kemarau, tetapi musim OTT dan musim sidang. Astagfirullah… ini Pacu Jalur apa Pacu Berkas Perkara?
Korupsi memang seperti lintah raksasa yang menempel di dompet rakyat. Makin diusir, makin kenyang. Makin dipotong, makin tumbuh. Uangnya hilang, jalan tetap berlubang. Anggarannya besar, sekolah masih bocor. Pajak naik, pelayanan tetap bikin tekanan darah melonjak. Rakyat disuruh sabar, sementara yang diduga bermain-main dengan amanah justru hidup bergelimang fasilitas.
Yang paling menyedihkan bukan hanya soal uang. Yang dicuri adalah harapan. Anak-anak kehilangan sekolah yang layak. Petani kehilangan irigasi. Pedagang kehilangan pasar yang nyaman. Masyarakat kehilangan kepercayaan. Ketika kepercayaan runtuh, demokrasi tinggal panggung lawak yang tiketnya dibayar rakyat setiap lima tahun sekali.
Kuansing seharusnya terkenal karena Pacu Jalur yang mendunia, budaya membanggakan, serta masyarakatnya pekerja keras. Jangan sampai orang luar malah bercanda, “Di sana perahunya balapan di sungai, politikusnya balapan dengan perkara hukum.”
Sudah waktunya perlombaan di Kuansing cukup berlangsung di atas air, bukan di ruang pemeriksaan. Karena rakyat tidak butuh juara pidato, tidak butuh koleksi gelar setinggi pohon kelapa. Rakyat hanya ingin satu hal sederhana, pemimpin yang selesai menjabat dengan prestasi, bukan dengan berita yang membuat satu daerah kembali menunduk malu.
“Bang, di Kuansing, sepertinya KPK buka cabang di sana. Padahal, setiap kabupaten prilaku kepala daerahnya juga begitu.”
“Bisa jadi, wak. Kasihan rakyat Kuansing. Untungnya ada Pacu Jalur.”
Rosadi Jamani
