Bandung, PBSN – Gelombang konsolidasi gerakan sipil kembali menguat. Kali ini datang dari Bandung, saat sejumlah tokoh nasional dan daerah mendeklarasikan Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) Jawa Barat, Jumat (2/5/2026).
Deklarasi ini bukan sekadar seremoni. Ia membawa pesan politik yang keras: perlawanan terhadap dominasi oligarki, kritik terhadap kebijakan publik, hingga dorongan langkah konstitusional terhadap elite kekuasaan.
Kepengurusan GMKR Jawa Barat diisi sembilan presidium, di antaranya Dindin S. Maolani, Dr. Ir. Memet Hakim, Brigjen TNI (Purn) Hidayat Poernomo, Brigjen TNI (Purn) Kun Priyambodo, Dicky Ahmad, Ir. Agung Sabur, Ir. Tito Rusbandi, serta aktivis perempuan Lusiana Mulya dan Noor Alam.
Sejumlah tokoh lintas latar belakang turut hadir, mulai dari akademisi, tokoh agama, hingga purnawirawan TNI. Dari pusat, tampak nama-nama seperti Marwan Batubara, Soenarko, hingga Moeryono Aladin, mempertegas bahwa gerakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari konsolidasi nasional yang sebelumnya muncul di Solo dan Yogyakarta.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Hidayat Poernomo, GMKR Jabar secara terbuka menyasar apa yang mereka sebut sebagai “cengkeraman oligarki” atas sektor strategis—mulai dari industri hingga tata ruang.
Gerakan ini juga menuntut pertanggungjawaban para pejabat daerah dan aktor politik yang dinilai membuka jalan bagi dominasi tersebut melalui kebijakan perizinan dan proyek strategis.
Tak berhenti di level daerah, GMKR Jabar turut mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan “pembersihan serius” di tubuh pemerintahan. Mereka menilai persoalan di daerah merupakan turunan dari kebijakan di tingkat pusat.
Lebih jauh, pernyataan itu juga memuat dorongan langkah hukum terhadap Joko Widodo serta tuntutan evaluasi terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme konstitusional.
Isu paling tajam justru datang dari lapangan. Pimpinan penyelenggara, Syafril Sjofyan, menyebut Jawa Barat sebagai salah satu “episentrum” ekspansi properti yang berdampak langsung pada ruang hidup rakyat.
“Terjadi perampasan ruang hidup. Ekspansi developer di Bekasi, Bogor, Bandung Raya memicu konflik penggusuran. Banyak warga tergusur diam-diam,” ujarnya.
Ia juga menyoroti paradoks industrialisasi di Jawa Barat. Di satu sisi, kawasan industri tumbuh pesat. Namun di sisi lain, kesejahteraan buruh dinilai stagnan.
“Industri besar, tapi buruh tetap miskin. Upah murah, outsourcing, PHK mudah. Ketimpangan ini nyata di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta,” kata Syafril.
Menurutnya, tantangan terbesar gerakan ini bukan hanya kekuasaan, tetapi fragmentasi sosial yang belum pulih sejak satu dekade terakhir.
“Tanpa persatuan lintas kelompok—nasionalis, Islam, buruh, mahasiswa, UMKM, profesional—tekanan politik tidak akan efektif,” ujarnya.
Deklarasi GMKR Jabar pun menandai satu hal: narasi perlawanan terhadap oligarki kembali menemukan panggungnya. Tinggal pertanyaannya, seberapa jauh gaung ini akan menggema dan apakah mampu menembus tembok kekuasaan.
