Jakarta – Pakar Ekonomi Rizal Ramli mengunjungi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediamannya Kawasan Kuningan, Jakarta, Ahad (17/4/22).
Kedua tokoh membahas beberapa hal terkait situasi kebangsaan.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zahir.
Rizal Ramli mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla yang dengan hati-hati berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keselamatan mahasiswa saat aksi damai 11 April 2022.
“Saya terima kasih kepada Pak LaNyalla yang telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keamanan mahasiswa,” kata Rizal Ramli seperti dikutip Academy, Ahad (17/4/22).
Pada kesempatan tersebut kedua Tokoh Bangsa juga membahas PT 20 persen.
Menurut Rizal, Indonesia saat ini bukan menganut sistem presidensil, melainkan parlementer. 
“Karena begitu Presiden terpilih, lalu memainkan politik dagang sapi dengan partai-partai politik,” kata RR.
RR menyontohkan Perancis yang menerapkan sistem presidensial. Menurutnya, di Perancis hal yang pertama dilakukan dalam pemilunya adalah memilih Presiden terlebih dahulu.
“Setelah itu, tiga bulan setelah pemilihan Presiden baru memilih DPR dan DPD,” jelasnya.
Dalam situasi seperti itu, ketika tokoh partai tertentu memenangkan kontestasi pemilihan Presiden, maka semua pihak yang memiliki keinginan politik akan bergabung dengan partai pemenang pemilu.
“Orang-orang yang hebat dan berpengaruh akan bergabung. Dia perlu bergabung dengan partai lain. Maka lebih kuat posisinya, karena untuk membentuk pemerintahan tak perlu berkonsultasi dengan partai politik,” terangnya.
Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah sistem presidensil dibuat kuat dengan politik dagang sapi.
“Caranya melalui bagi-bagi kursi, jabatan, kekebalan ilegal dan lain-lain. Praktik politik dagang sapi itu sebenarnya haram,” papar Rizal.
Jika merujuk kepada Belanda yang praktik bukan politik dagang sapi, hal itu dilakukan dengan iming-iming tertentu, tetapi acara negosiasi.
“Setelah program baru pilih orang. Kalau di Indonesia, mental kita rusak. Disogok lewat jabatan politik dagang sapinya, bukan program adu,” ujar Rizal.
Maka, kata dia, solusi memperbaiki bangsa ini sekaligus memperkuat praktik presidensil adalah kembali ke UUD 1945. “Maka sistem presidensil akan kuat,” kata dia.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika sudah menjadi kewajiban moralnya sebagai Ketua Lembaga Tinggi Negara untuk melindungi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi rakyat.
“Itu kewajiban moral kita untuk menjaga adik-adik mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Kita harus berpikir dan bertindak sebagai negarawan,” kata LaNyalla.
Mengenai sistem presidensil, LaNyalla sependapat dengan Rizal Ramli. Oleh karena itu, ia selalu menggaungkan agar kita kembali kepada UUD 1945.
“Saya berpendapat dengan pernyataan Mas Rizal Ramli bahwa kita harus kembali ke UUD 1945. Kita juga harus memperkuat posisi pemerintahan dan MPR/DPR/DPD RI sesuai dengan tupoksinya,” kata LaNyalla .
Senator asal Jawa Timur itu menyatakan, isi dari konstitusi hasil Amandemen tidak sejalan dengan Pancasila. Karena pasal-pasal yang ada tidak seperti naskah pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Menurutnya, Indonesia telah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan beralih ke sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalistik.
“Pancasila kini terasing dan hanya dibacakan di upacara-upacara kenegaraan sebagai bagian dari seremonial,” jelas LaNyalla.
(Red/Sumber)
