Jakarta, PBSN – Kalau mau ngomongin Menteri Keuangan, nggak bisa cuma hitung-hitungan Excel doang, wak. Harus siap mental, siap nyinyir, dan tentu saja siap kopi pahit tanpa gula. Karena kalau kita bedah polanya, jelas banget. Sejak era Soeharto sampai Prabowo, Menkeu kita hampir semua jebolan Amerika. Dari Ali Wardhana, J.B. Sumarlin, Sri Mulyani, sampai Purbaya Yudhi Sadewa. Kayak ada syarat tak tertulis, biar sah jadi imam fiskal Indonesia, wajib dulu nyantri di kampus kapitalisme.
Coba bayangin, negeri yang katanya berasaskan Pancasila, tapi kas negaranya diatur sama lulusan altar ekonomi liberal. Ironi? Udah pasti. Tapi di negeri ini, ironi itu bukan masalah, malah jadi budaya. Kontradiksi bukan untuk dibereskan, tapi untuk dirayakan.
Ali Wardhana dan Sumarlin, misalnya. Dua-duanya jebolan UC Berkeley. Balik ke sini, bukannya bawa revolusi fiskal ala Marxisme, malah bawa mantra, “kalau mau stabil, patuhlah pada logika kapital.” Kalau rakyat protes? Jawaban resminya, “ini demi pertumbuhan jangka panjang.” Siapa yang tumbuh? Investor. Siapa yang kempes? Rakyat.
Sri Mulyani jadi contoh paling paripurna. Alumni University of Illinois Urbana-Champaign, mantan bos IMF, dan menteri yang bisa bikin defisit terdengar romantis. Dengan senyum tipis, ia lempar istilah teknokratik, bikin rakyat merasa bego, tapi pasrah. Investor tepuk tangan, rakyat tepuk jidat. APBN tetap ngos-ngosan.
Lalu ada Purbaya Yudhi Sadewa. Basic-nya Teknik Elektro ITB, tapi akhirnya nyemplung ke Purdue University. Jadi kalau nanti dia ngoceh soal stabilitas moneter ala kampusnya, itu bukan gaya-gayaan. Itu ritual wajib. Kayak wisuda kedua, tapi di altar kapitalisme.
Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa semua Menkeu kudu jebolan Amerika? Jawabannya sederhana, karena utang kita paling gede ke Amerika juga. Per Maret 2025, utang luar negeri Indonesia ke AS mencapai US$ 27,83 miliar. Kalau dikonversi dengan kurs Rp 16.500, jadinya Rp 458 triliun. Gede banget, wak. Angka ini menjadikan AS sebagai kreditur bilateral terbesar Indonesia, ngalahin China yang cuma duduk manis di posisi ketiga dengan sekitar US$23 miliar. Kalau Menkeu kita harus sekolah ke Amerika, ya masuk akal. Ibaratnya, kalau yang ngutangin kamu adalah rentenir kampung sebelah, ya wajar dong kamu rajin main ke rumah dia.
Di sinilah aroma teori konspirasi ekonomi menyeruak. Jangan-jangan memang ada “paket lengkap” yang disusun rapih, utang dari Amerika, syarat pengelolaan sesuai standar IMF dan World Bank, plus pejabat yang dididik langsung di kampus mereka. Ini bukan sekadar kebetulan, tapi semacam grand design. Kalau kata konspirasiwan senior, ini mirip “kolonialisme jilid dua”, cuma alatnya bukan bedil dan kapal perang, tapi beasiswa, jurnal ekonomi, dan spreadsheet.
Jangan salah, wak. Utang ini bukan sekadar angka di neraca, tapi tali yang ngikat leher bangsa. Kalau Amerika bilang “jangan main api dengan defisit,” Menkeu kita langsung patuh. Kalau Washington batuk, APBN kita masuk angin. Makanya, setiap kali ada Menkeu baru, publik jangan kaget kalau CV-nya selalu ada stempel kampus Amerika. Itu bukan kebetulan, itu strategi.
Tentu saja, kita bisa tetap ngakak sambil bilang, “Ekonomi Pancasila, imam fiskalnya alumni kapitalisme.” Sepertinya sangat berat Menkeu lulusan negara lain, selama utang kita masih mayoritas ke Amerika. Selama itu pula Menkeu kita akan terus jadi murid setia Washington.
So, ya begitu, wak. Kapitalisme bukan lagi sekadar sistem ekonomi, tapi udah jadi agama negara. Kampus Amerika adalah seminari, Menkeu kita imamnya, dan APBN altar tempat rakyat diminta berdoa. Doanya apa? Supaya ada satu baris anggaran untuk mimpi-mimpi yang nggak bisa dihitung dengan Excel.
Rosadi Jamani
