Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan
Beberapa kawan tanya ke saya. Bang, apakah besok KPK panggil Muhaimin?
Saya jawab: kalau di beritakan memang begitu.
Teman2 protes ke saya. Bang, kan kasus itu sudah lama. Koq baru sekarang dipanggil dan diperiksa?
Teman-teman protes.
Saya jawab santai. Emang kalian tidak tahu apa itu KPK selama ini?
Apakah kalian tidak tahu bahwa Anies Baswedan juga mau ditersangkakan oleh KPK? Hanya karena dia bersedia jadi capres yang diusung Nasdem bukan Istana.
Apakah kalian tidak tahu. Setelah Anies dan Cak Imin deklarasikan sebagai Capres-Cawapres Nasdem-PKB.
Lalu, KPK mau usut Kasus di Kemenakertras tahun 2012? Dan kasus lainnya. Kalau kasus itu benar mengandung unsur korupsi atau gratifikasi. Kenapa diendapkan selama 11 tahun baru diungkit lagi?
Mengapa setelah di deklarasikan sebagai Cawapres Anies baru KPK mau usut?
Kalau selama ini Jokowi bilang akan cawe-cawe soal pilpres. Dalam kasus Cak Imin sangat terang benderang KPK diperalat.
Setelah Revisi UU KPK. Ada Dewas KPK. Dewas KPK di bawah presiden. Bisa jadi cawe-cawe presiden untuk ganggu Capres – Cawapres Anies-Muhaimin adalah gunakan KPK.
Itu tak dapat dibantah.
Jadi jawaban saya terhadap kawan-kawan yang bertanya. Kenapa baru sekarang KPK mau usut Kasus2 Cak Imin. Jika itu ada?
Maka itu artinya KPK sebagai alat politik Jokowi dan Istana bukan isapan jempol belaka.
Itulah cara Jokowi berpolitik untuk ganggu dan hancurkan lawan-lawannya.
Jadi tidak usah pakai tafsir macam-macam. Kalau KPK digunakan oleh Jokowi dalam kasus Cak Imin.
Publik dan Rakyat Indoensia yang menghendaki perubahan pasti sangat paham dengan gelagat politik KPK seperti itu.
Maka pantas dan wajar jika Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum PDIP dan Presiden V RI mendesak agar KPK dibubarkan.
Memang KPK harus dibubarkan. Karena dalam kasus rencana pemanggilan dan pemeriksaan Cak Imin, Ketua Umum PKB dan Cawapres Anies Baswedan sangat kental dan mengandung unsur politik. Itulah gaya politik KPK di bawah arahan Joko Widodo.
Jadi. Kawan-kawan. Sangat jelas bukan? Anda tidak usah ragu.
Itulah gaya politik Jokowi. Gunakan KPK untuk hancurkan lawannya.
Demikian juga, anda tahukan laporan Ubeidillah Badrun soal dugaan gratifikasi Gibran dan Kaesang dalam kasus beli saham nilai mencapai ratusan miliar rupiah. Kalau Gibran dan Kaesang bukan putra Jokowi. Apakah perusahaan pembakar itu, bodoh amat. Kasihan nilai saham ratusan miliar bukan?
Kenapa KPK tidak usut dan tangkap Gibran – Kaesang dan Perusahaan pemberi Gratifikasi? Karena ada Jokowi. Bapaknya Gibran dan Kaesang yang kendalikan KPK melalui Dewas. Dewas di bawah presiden.
Toh. Walaupun KPK telah didatangi oleh Tokoh Pendiri KPK, Rizal Ramli dan Tokoh Reformasi, Prof Amien Rais dan sejumlah Tokoh dan Aktifis Nasional lainnya. Untuk pertanyakan kasus itu. Tapi KPK tetap tidak bergeming bukan?
Jadi jelas bukan? KPK bekerja untuk apa dan siapa
