Memet Hakim
Pengamat Sosial Ekonomi & Wanhat APIB
Bandung, PBSN – Akhirnya Prabowo berani juga melawan oligarki yang merongrong dan mencuri kekayaan Indonesia selama ini. Memang sejatinya musuh rakyat dan negara Indonesia ini adalah para konglomerat rakus, penyuap dan perusak pejabat. Sekarang mereka juga ingi ikut berkuasa dengan membeli undang-undang. Baru kali ini ada pemimpin yang berani melawan oligargi, sayangnya Prabowo belum berani lawan bonekanya.
Prabowo menetapkan kebijakan menertibkan tataniaga ekspor dengan satu pintu, ini berarti ”pernyataan perang bagi para taipan”. Para taipan ini ternyata terkait dengan negara tetangga yang selama ini menikmati kekayaan Indonesia ini. Tidak salah jika Singapura misalnya panik dengan langkah ekonomi yang diterapkan, apalagi Purbaya sang insinyur yang juga ekonomis ini berani menolak pinjaman IMF sebagai simbol kedaulatan ekonomi Indonesia.
Pelemahan nilai IDR dapat dibaca sebagai keinginan untuk menjatuhkan Prabowo, tetapi US dollar telah berhasil dikendalikan di sekitar 17.500 an/ usd, nilai kurs ini sebenarnya bisa diperkuat sampai 15.000/usd, tinggal memperkuat neraca perdagangan saja dan mengurangi penggunaan usd. Oligarki dan pihak negara asing tentu akan tidak senang, karena keuntungannya terganggu. Singapura yang selama ini makmur karena bekerja sama dengan koruptor RI dan menyembunyikan harta warga Indonesia ini, harus bisa menerima konsekwensinya jika perang dagang terus berlanjut.
Bukan hanya sawit dan Batubara saja yang dijadikan fokus, tetapi juga masuk ke komoditi lainnya seperti nikel. Sungguh penertiban pajak disektor ini dapat mencapai ribuan trilyun. Praktek under invoicing ternyata sudah berjalan sejak 30 tahun yl, pajak ini harus dikejar dan dibayarkan ke negara. Dilain pihak penertiban pada program MBG sudah mulai jalan, tidak kurang dari jendral TNI dan Polisi serta komandannya yang termul sudah dijadikan tersangka. Kita lihat perkembangn berikutnya, pasti banyak nama terlibat termasuk Jokowi yang juga diduga ikut menerima aliran dana MBG ini.
Jika nilai devisa dari ekspor minyak sawit sekitar 500 trilyun/tahun, maka dari sektor pertambangan bisa mencapai diatas 10.000 trilyun/tahun. Artinya pendapatan negara dapat mencapai minimal 2.500 trilyun, apalagi jika royalti dalam bentu production sharing diterapkan. Akibatnya tentu saja mereka tidak terima, karena keuntungannya menjadi lebih kecil,
Dibidang ketahanan pangan dan energi, terlihat ada perkembangan yang menggembirakan, paling tidak RI sudah menjadi negara yang mampu swasembada pangan. Untuk energi bulan juli 2026, RI tidak lagi impor solar fosil. Dibelakang ini ada menteri pertanian yang merupakan mantan loyalis Jokowi, kemudian berkembang menjadi negarawan dan berhasil saat Prabowo menjadi presiden.
Nah jika Prabowo yang sudah berani melawan oligarki untuk “merebut kembali kedaulatan ekonomi”, dimana posisi para purnawirawan dan pejuang negeri ini berada ? GMKR misalnya sebagai “Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat”, apakah akan mendukung atau tidak mendukung Prabowo dalam perang ekonomi ini. FPPI, FKPPS, APP TNI yang kritis terhadap Prabowo, harus berada bersama Prabowo atau tidak dalam hal ini. Kritis terhadap penyimpangan dan dukung terhadap yang benar tentu saja harus tetap dijalankan.
Program MBG dan Koperasi Merah Putih yang secara makro seharusnya memperlancar roda ekonomi di daerah terlihat masih banyak kelemahan, tetapi tindakan nyata dengan membuat tersangka para petingginya sudah dilakukan. Prabowo memang penakut, ketika berhadapan langsung dengan Jokowi sang koruptor level dunia, tidak berani bertindak, walau sudah 6 orang mantan menteri dan setingkat menteri menyampaikan keterangannya telah menyetor uang pelicin pada Jokowi. Pola konfrontasi yang diharapkan banyak orang tidak terjadi, pola yang dipakai Prabowo adalah pola evolusi. Tidak heran jika banyak pejabat bermasalah tetap berada di lingkungannya, inilah yang membuat jengkel banyak orang.
Tindakan melipir dalam pemberantasan korupsi, dipilih misalnya “perang melawan oligarki” : secara tidak langsung, dengan membuat “badan baru” untuk mengendalikan ekspor, ketimbang menertibkan Kementerian Perdagangan.
Kasus ijazah palsu Jokowi juga tidak kunjung selesai ditangani kepolisian, karena menyangkut Jokowi. Bagaimana dengan Jokowi & Gibran terlapor di KPK dan Bareskrim yang sampai saat ini juga tidak ada kelanjutannya ? Akankah sama dengan kasus ijazah palsu Jokowi, dipelihara terus dan dijadikan alat politik ? Jawabannya ada pada rumput yang bergoyang.
Disinyalir termul dan oligarki telah berupaya agar Gibran menjadi boneka presiden sudah berapa kali dilakukan dengan berupaya menjatuhkan Prabowo. Mahasiswa yang turun ke jalan akhir2 ini terlihat menjadi tunggangan. Mengusung tema “Menuju Indonesia Bangkrut”, tuntutan sbb : 1. Penghentian pemborosan APBN, 2. Penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, 3. Penghentian program MBG dan Kopdes, 4. Penolakan militerisasi di ranah sipil dan 5. Mendesak pemerintah untuk mengakui berbagai kesalahan dalam pengambilan kebijakan serta berhenti menghindari kritik publik.
Ada kesan dari kelima tuntutan diatas, “mahasiwa membela orang kaya bukan membela rakyat miskin”. Pemerintah sedang gencar melakukan penghematan APBN, walau banyak hambatan dari daerah dan politikus, selain itu para petinggi BGN yang yang mengurus MBG diduga korup dan terkait Jokowi, telah diberhentikan dan sedang dalam proses hukum. Masalah militerisme sudah ada revisi undang-undang yang mengatur pembatasannya dan pengakuan rasa bersalah tidak jelas juga. Jadi tuntutan mahasiswa ini kurang tajam dan tidak kena sasaran.
Yang menarik saat ini banyak pembelaan terhadap kebijakan Prabowo yang berseliweran di media soaial, ini merupakan indikasi bahwa Prabowo sudah dianggap bekerja sesuai harapan rakyat. Tentu saja masih sangat banyak kelemahannya yang harus tetap diingatkan agar kemakmuran, keadilan dan kesenjangan social semakin didekati.
Bandung, 16 Juni 2026
