Foto : (Dok. Beby Siahaya)
Jakarta, PBSN – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai keputusan pemerintah membuka opsi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen memiliki efek positif dan negatif. Ekonom senior INDEF yang juga Ketua Dewan Pakar DPP Asprindo, Didin S Damanhuri mengatakan, jika ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah semakin meningkat, pelebaran defisit fiskal menjadi tidak terelakkan.
“Jadi opsi pelebaran defisit, kalau tiga skenario perang ini itu ketiga-tiganya tidak bisa dihindarkan bahwa defisit akan di atas 3 persen,” ujarnya dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (14/3/2026). Baca juga: INDEF Sebut Lebih Aman Berhemat Ketimbang Tambah Defisit APBN Didin menjelaskan, pemerintah dapat menempuh pelebaran defisit melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan fiskal tersebut.
Langkah ini dinilai dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk tetap menjalankan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga perumahan rakyat di tengah tekanan ekonomi global.
Pasalnya, program-program prioritas ini membutuhkan dukungan anggaran yang besar karena memiliki cakupan yang luas dan berskala nasional. Anggaran yang besar tentu akan memperkuat potensi defisit fiskal melebihi 3 persen. “Efek positifnya adalah kepastian bahwa defisit melebihi 3 persen itu untuk memelihara keberlangsungan program-program prioritas yang telah diputuskan seperti MBG, KDMP, swasembada pangan dan energi, perumahan rakyat dan seterusnya,” kata Didin.
Namun demikian, Didin menekankan, manfaat kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan program prioritas di lapangan, termasuk tata kelola dan efektivitas penggunaan anggarannya.
Menurutnya, saat ini sejumlah program prioritas masih menghadapi persoalan kesiapan dan tata kelola di lapangan. Padahal program-program dengan kebutuhan anggaran jumbo itu eharusnya memiliki daya ungkit yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Misalnya, program KDMP yang direncanakan membangun fasilitas di puluhan ribu desa berpotensi menghadapi masalah apabila tidak diikuti dengan pelatihan bisnis dan penguatan kelembagaan koperasi terlebih dahulu.
Kemudian juga MBG yang programnya dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiap daerah, akan menjadi tidak maksimal efeknya ke perekonomian jika suplai bahan bakunya bukan dari produk lokal dan tidak memanfaatkan UMKM sekitar.
“Jadi efek positifnya memang ini bisa berlangsung. Tapi masalahnya apakah penyelenggaraan program-program prioritas itu brlangsung dengan skenario yang ideal? Efek negatifnya kalau program prioritas itu tidak diperbaiki,” ucapnya.
Selain itu, Didin juga mengingatkan, sejumlah lembaga pemeringkat global seperti Moody’s, S&P Global Ratings, dan Fitch Ratings telah memberikan perhatian terhadap tata kelola fiskal Indonesia. Bahkan indeks pasar global seperti MSCI juga menyoroti reformasi tata kelola pasar modal domestik. Menurutnya, jika pelebaran defisit tidak diiringi dengan perbaikan tata kelola fiskal, dampaknya dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan ekonomi.
“Saya kira efek negatifnya menjadi sangat besar, bukan hanya defisit anggaran bisa mencapai 4-5 persen atau bahkan 6 persen karena tiga skenario perang tadi, maka pertumbuhan bisa jauh di bawah 5 persen,” tuturnya.
Meski demikian, Ketua Dewan Pakar DPP Asprindo ini menegaskan bahwa kebijakan defisit di atas 3 persen bukan hal yang belum pernah dilakukan pemerintah. Ia mencontohkan langkah serupa yang pernah diambil saat pandemi Covid-19.
Pada masa itu, pemerintah menerapkan skema burden sharing antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk membantu pembiayaan defisit fiskal yang sempat mencapai sekitar 6 persen dari PDB.
“Pada saat itu defisit sampai 6 persen, itu bisa menyelamatkan Indonesia dari Covid-19. Artinya ditekan sedikit mungkin korban yang meninggal, sekaligus juga tidak terlalu dalam resesi yang dicapai relatif paling ringan di Asia Tenggara waktu resesinya,” demikian ungkap Didin.
