Jakarta, PBSN – Ini hanya oknum mahasiswa. Bukan semuanya ya. Kalian masih ingat ada sejumlah mahasiswa diterima Wapres Gibran di istana. Omongan mereka dicatat dengan cermat. Setelah itu, mereka dikasih uang Rp20 juta. Uang pribadi atau uang negara ni, bagian ini lagi ramai.
Semua bermula pada 15 Juni 2026. Sekelompok mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) turun ke kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka datang membawa tuntutan yang berat-berat. Mulai dari Makan Bergizi Gratis yang dianggap bermasalah, koperasi desa, harga BBM, sampai UU Polri. Pokoknya lengkap. Kalau tuntutan itu ditumpuk jadi satu, beratnya mungkin bisa mengalahkan galon isi ulang.
Mereka berteriak lantang. Mereka memberi ultimatum. Pemerintah diberi waktu 5×24 jam. Suasananya sudah seperti trailer film revolusi. Netizen pun membayangkan para mahasiswa ini sebagai pendekar terakhir penjaga demokrasi.
Lalu datanglah babak kedua. Perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres selama lebih dari satu jam. Aspirasi diterima. Catatan dibuat. Janji diteruskan kepada Presiden Prabowo. Semua terlihat mulus.
Terlalu mulus. Di Indonesia, sesuatu terlalu mulus biasanya membuat rakyat langsung curiga. Bahkan jalan tol saja masih ada tambalannya.
Tujuh hari kemudian, bom politik meledak.
Muhammad Abdi Maludin, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK sekaligus koordinator aksi, mengaku menerima dana Rp20 juta dari seorang oknum polisi berinisial “An”. Menurut pengakuannya, uang itu diberikan sebagai biaya operasional agar aksi tidak dilakukan di depan Istana dan dipindahkan ke lokasi lain. Padahal si Abdi ini bersumpah tak nerima uang itu.
Nah loh. Kalau benar begitu, ini mungkin penemuan baru dalam ilmu politik dunia. Biasanya demonstrasi dibubarkan pakai pagar kawat, water cannon, atau gas air mata. Ini malah pakai transfer operasional. Revolusi rasa cashback.
Yang bikin tambah seru, uang itu tidak mengendap sendirian. Dana Rp20 juta tersebut dibagikan kepada Muhammad Rafi Bastian Rp2 juta, Mubarak Tuasamu Rp2,5 juta, Pujiono, Ketua BEM FEB UBK Rp2 juta, Rafly Malona Akbar Rp2,5 juta. Dua senior bernama Safrudin dan Amiruddin masing-masing Rp2,5 juta.
Lalu muncullah teori-teori liar yang beterbangan seperti nyamuk habis hujan. Ada kabar yang menyebut angka sebenarnya mencapai Rp300 juta dan Rp20 juta yang muncul sekarang hanyalah uang muka revolusi. Tentu kabar ini belum terbukti, tetapi netizen Indonesia tidak pernah membiarkan fakta menghalangi kreativitas mereka.
Meme pun lahir di mana-mana. “Demo sekarang pakai toa atau QRIS?” “Perjuangan rakyat tersedia dalam paket hemat dan paket premium.” “Silakan scan barcode sebelum meneriakkan reformasi.” Pedas? Jelas.
Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar Rp20 juta. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik. Mahasiswa selama ini sering diposisikan sebagai pengawas kekuasaan, alarm demokrasi. Kadang dianggap superhero tanpa jubah. Tapi ketika muncul pengakuan seperti ini, publik mulai bertanya-tanya.
Kalau idealisme bisa diajak negosiasi, lalu siapa yang mengawasi para pengawas?
Abdi sudah meminta maaf dan menegaskan, aksi tetap berjalan sesuai rencana. Namun kerusakan citra telanjur terjadi. Di internal kampus sendiri muncul kemarahan. Ada yang merasa dibohongi, ada yang merasa nama almamater dicoreng.
Mungkin di situlah satir paling pahitnya. Ternyata ancaman terbesar gerakan mahasiswa bukanlah gas air mata, bukan pula pagar berduri. Melainkan amplop yang datang sambil tersenyum.
Akhirnya rakyat kembali mendapat pelajaran berharga. Dalam politik Indonesia, plot twist selalu lebih cepat datang dari realisasi janji. Ketika mahasiswa meneriakkan perubahan malah tersandung urusan uang operasional, publik pun hanya bisa mengelus dada sambil berkata, “Wak, ternyata yang gratis bukan cuma Makan Bergizi Gratis. Kepercayaan publik juga bisa hilang gratis.”
“Bang, orang yang ngasih 20 juta mungkin sekarang ngakak sambil ngopi.”
“Bisa saja, wak. Mereka udah sukses memecah gerakan mahasiswa. Uang bisa membuat mata siapa saja, hijau.
Rosadi Jamani
