Jakarta – Biaya Pemilu Pemilu Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan Rp 110 triliun.
Kata Rizal Ramli, ironisnya biaya yang sangat besar itu belum tentu menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
“Biaya itu sangat besar, apakah pantas ? Apakah akan menghasilan pemimpin-pemimpin hebat, atau hanya pemimpin-pemimpin kelas boneka yang hanya bermodalkan pencitraan berbayar via PollsteRp dan MediaRp ?” cuit RR, Ahad (8/5/22).
Menurut dia, jika ingin memperbaiki kualitas pemilu 2024, mestinya pemerintah berkaca pada penyelenggaraan pemilu tahun 1955 dan pemilu 1999
“Jika ingin memperbaiki Pemilu 2024 kita harus belajar 2X Pemilu Indonesia yg berhasil : 1955 dan 1999 (Zaman Habibie). Kedua benar2 jujur & adil, nyaris tanpa kecurangan. Dan biaya murah. Pemilu 1999 dipercepat dari 2002, hanya Rp1,3 Trilliun, bandingkan Rp110Trilliun utk 2024,” ujarnya lagi.
Lanjut RR, pemilu 1999 itu seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002. Namun karena desakan publik, akhirnya Presiden BJ Habibie mempercepat pelaksanaan pesta demokrasi itu pada tahun 1999.
“Pemilu tsb seharusnya diselenggarakan pada 2002, tetapi atas desakan publik untuk mengadakan reformasi serta mengganti anggota-anggota DPR yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya yang dianggap tidak memiliki legitimasi, maka Habibie mempercepat Pemilu dari 2002 ke tahun 1999,” terangnya.
RR menyebut kunci keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 1955 dan 1999 karena KPU dan Bawaslu merupakan representasi dari partai-partai peserta pemilu.
“Salah satu kunci keberhasilan Pemilu 1955 dan 1999, sehingga benar-benar jujur, adil & murah adalah anggota2 KPU & Bawaslu terdiri dari wakil semua partai2 peserta Pemilu, mereka saling-awasi & saling-intip sehingga tidak ada kecurangan. Internal Cross-Checking. Bukan wakil-wakil Ormas !!,” jelasnya.
“Jadi kalau mau Pemilu yang jujur, adil dan murah seperti 1955 dan 1999, anggota2 KPU dan Bawaslu harus wakil-wakil Partai, sehingga terjadi internal cross-checking, bukan dari Ormas-ormas yang dipilih dan di-stir oleh yang saat ini berkuasa !!,” sambung RT.
Dia menambahkan, saat ini dengan teknologi digital semestinya data pemilu dapat langsung dikirim dan ditabulasi oleh komputer KPU secara online.
“Dengan teknologi digital hari ini, data Pemilu dari 88.000 TPS bisa langsung dikirim & ditabulasi oleh Komputer KPU secara online, aman & reliable. Tidak perlu lagi kardus-kardus di kirim ke Kecamatan, Kabupaten, Ibukota Provinsi karena di titik-titik itulah terjadi kecurangan-kecurangan, ganti data.Wong data-data Pemilu hanya data numerik, lebih canggih data facial recognation technology! Tidak perlu lagi biaya saksi-saksi krn yg mampu bayar hanya partai-partai dibiayai cukong ! Di TPS cukup saksi wakil-wakil partai & rakyat,” imbuhnya.
Alhasil jelas dia pemilu yang diharapkan rakyat yakni pemilu yang jujur, adil, terpercaya dan murah dapat terwujud.
“Jika kita semua mau, kita bisa bikin Pemilu yg jujur, adil, terpercaya dan murah. Masih cukup waktu untuk memperbaiki dan membenahi sistem Pemilu. Kecuali jika niatnya memang untuk Pemilu yang curang, koruptif dan hanya untuk menghasilkan Presiden Boneka !!,” pungkasnya.
(Red)
