Jakarta – Tokoh Bangsa, Rizal Ramli mengatakan bahwa krisis perekonomian yang menimpa bangsa ini terjadi karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Mengutip indonews.id, Kamis (8/12/22), lanjut dia, kondisi itu diperparah karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola hutang yang jumlahnya semakin bertambah besar.
Ironisnya kata dia, di tengah krisis ekonomi itu, masih ada saja yang setuju dan mengipas-ngipas wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo.
“Upaya yang mereka lakukan itu adalah kudeta konstitusi. Itu merupakan tindakan ilegal. Siapapun yang ikut di dalamnya artinya melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi dan Undang-undang Dasar 1945,” kata Rizal Ramli dalam acara “Evaluasi Konstitusi Guna Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan Pencapaian Tujuan Bernegara” yang diselenggarakan oleh Forum Aspirasi Konstitusi MPR RI, Kamis (8/12/22).
Karena itu, mantan Menko Kemaritiman itu meminta semua pihak yang pro terhadap penegakan demokrasi agar menentang upaya ilegal tersebut.
“Saya meminta teman-teman aktivis pro demokrasi, para wartawan, untuk mencatat siapa saja anggota MPR dan anggota DPD, yang mau menunggangi rapat-rapat MPR untuk memperpanjang jabatan Jokowi jadi 3 atau 5 tahun lagi. Itu adalah pengkhianatan. Saya tahu Mbak Megawati tidak setuju,” jelas ekonom yang akrab disapa RR itu.
Mantan aktivis pergerakan ini menegaskan bahwa upaya memperpanjangan masa jabatan presiden bukan merupakan deal politik.
Namun di belakang wacana tersebut terdapat kekuatan uang dan oligarki yang bisa mengatur dan mengusai parlemen.
“Jadi, kita semua harus betul-betul awas. Upaya perpanjangan ini adalah kudeta konstitusi,” bebernya..
RR, juga menyampaikan bahwa pihaknya setuju dengan wacana kembali ke UUD 1945 tersebut. Namun, dia mewanti-wanti adanya sejumlah pihak yang menunggangi wacana tersebut.
“Saya setuju amandemen, namun keinginan itu sangat rawan ditunggangi. Kalau pun nanti dilakukan amandemen maka harus disertakan dengan adendum,” terangnya.
Menyinggung seleksi kepemimpinan di negara yang mengaku Pancasila ini, RR mengungkapkan bahwa dalam sistem pemerintahan Komunisme, seorang pemimpin harus dimulai dari jenjang terbawah.
Karena itu jelas dia, seseorang yang berada pada pimpinan teratas sudah sangat teruji karena telah melalui jenjang di bawahnya.
“Karena itu, saya menginginkan seleksi kepemimpinan di negara Pancasila ini harus proses yang ketat, sehingga kita tidak mendapatkan seorang pemimpin yang KW 2, KW 3 dan seterusnya,” ujarnya.
Rizal Ramli juga menyatakan sangat menyayangkan sikap Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.
“La Nyalla harus meminta maaf kepada para anggota DPD RI. Soal perpanjangan itu bukan soal deal politik, tapi ada kepentingan oligarki di belakangnya,” pungkas RR.
(Red/Sumber)
