Jakarta – Pernyataan Menko Marives, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) terkait presiden harus orang Jawa terus membuahkan kecaman.
Beberapa tokoh nasional dan aktivis merasa risih dengan pernyataan yang sangat primordial tersebut.
Begawan Ekonomi Rizal Ramli misalnya, menilai bahwa pernyataan itu membuktikan LBP tidak sepenuhnya memahami sejarah.
“Setelah 77 tahun merdeka, masalah suku seharusnya sudah tidak jadi pembelah bangsa, tapi faktor kesatuan Indonesia. Pola pikir LBP, walaupun mantan TNI, kuno, outdared dan melawan kesepakatan UUD bahwa semua warga negara punya hak yang sama,” cuit RR, Kamis (22/9/22).
Lanjut RR, jika dikotomi Jawa-non Jawa dikedepankan maka dapat dipastikan peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 tidak pernah akan terjadi
“Pada masa pergerakan kemerdekaan pertentangan seperti ini tidak pernah terjadi. Sulit dibayangkan peristiwa seperti Sumpah Pemuda 1928 dapat berlangsung apabila para tokoh saat itu membatasi diri dengan dikotomi Jawa-non Jawa,” ujarnya lagi.
Lebih jauh RR juga menyebut keberhasilan Presiden RI ke tiga, Prof BJ Habibie yang notabene non Jawa namun mampu memberikan karya terbaik buat negara.
“Prof BJ Habibie, Presiden RI ke 3 non-Jawa unggul, demokratis, problem-solver, berfikir dan bekerja cepat dan nyaman di lingkungan internasional !! Tidak feodal, tidak mencla-mencle, bukanb boneka oligarki !” jelasnya.
Senada dengan itu Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menegaskan peraturan perundangan tidak mengatur terkait daerah asal calon presiden (capres). Semua memiliki hak sama untuk menjadi calon presiden.
“Setiap warga negara Indonesia, baik itu dari Jawa maupun non-Jawa, memiliki hak yang sama untuk bisa menjadi capres,” kata Agung Laksono seperti dikutip Republika, Ahad (25/9/22).
Sementara itu Praktisi Ekonomi, Bosman Mardigu menyesalkan pernyataan mantan Kepala KSP tersebut.
“Kenapa begitu ya? Bukan kah presiden adalah jabatan untuk manusia terbaik pemimpin bangsa? Saya Jawa, lama di Sumatera, Bali dan Kalimantan, banyak msnusia unggul yang layak di jadikan kontestan pemimpin bangsa.
Ayo coba buat konvensi, adu deh tuh..berani? cuit Bosman, Kamis (22/9/22).
Sedangkan Aktivis Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Nicho Silalahi menilai bahwa statemen Luhut sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa.
“Ucapannya dapat memicu sentimen terhadap orang Jawa dan bisa bermuara pada pengusiran paksa pendatang seperti yang terjadi di Konflik Aceh awal tahun 2000an dulu, bahkan lebih parah bisa mendorong daerah² lain untuk merdeka,” jelasnya.
(Red)
