LANYALLA : PRESIDENTIAL THRESHOLD ADALAH AKAR MASALAH

Politik491 Views

Jakarta – Ketua DPD RI mengatakan bahwa akar masalah yang melanda bangsa Indonesia saat ini adalah penerapan Presidential Threshold (PT) dalam pemilihan presiden/Wakil Presiden.

Pasalnya kata dia Presidential Threshold adalah pintu masuk bagi oligarki ekonomi untuk masuk menguasai kekuasaan.

“Karena gabungan partai politik, hanya akan menghasilkan jumlah calon presiden yang terbatas,” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/5/22).

Selain itu kata dia, Presidential Threshold adalah pintu masuk bagi oligarki ekonomi untuk membiayai calon presiden yang harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membayar ‘mahar’ gabungan partai politik.

“Presidential Threshold adalah pintu masuk bagi oligarki ekonomi untuk mengendalikan kebijakan negara melalui presiden yang berhutang budi kepada mereka,” ujar LaNyalla lagi.

Selanjutnya kata mantan Ketua Umum PSSI itu, Presidential Threshold membelenggu partai politik sehingga tidak bisa mencalonkan kader-kader terbaik mereka, karena terpaksa harus bergabung dengan partai politik lain, meskipun secara platform perjuangan partai sangat berbeda.

“Presidential Threshold juga menghasilkan bagi-bagi kursi menteri ataupun Jabatan lain, untuk partai politik koalisi yang terpaksa bergabung dan tidak bisa mengusung kadernya,” terangnya.

LaNyalla juga menegaskan bahwa koalisi partai politik yang besar untuk mengusung presiden, melemahkan mekanisme check and balances legislatif terhadap eksekutif.

Ironisnya terang LaNyalla, yang terjadi justru sebaliknya yakni DPR RI menjadi hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah.

Menurut LaNyalla, dalam pasal 6A UUD sama sekali tidak mengatur Presidential Threshold sehingga Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sama sekali tidak derifatif terhadap Konstitusi.

“Presidential Threshold sangat mungkin mengakibatkan sistem Tata Negara stuck (macet) dan pilpres bisa tertunda, bila Partai Politik kompak hanya mendaftarkan satu pasang calon, melalui gabungan yang berjumlah lebih dari 80 persen kursi di DPR atau lebih dari 75 persen suara sah pemilu. Karena Undang-Undang Nomor 7/2017 tidak mengatur jalan keluar apabila pendaftar Hanya satu pasang, akibat koalisi partai politik yang membesar dan ‘kompak memaksa’ situasi tersebut,” jelasnya.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan bahwa Presidential Threshold telah terbukti menjadi penyebab polarisasi bangsa sehingga melemahkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

(Red)

#LaNyallaPresiden2024
#LaNyallaPresident2024
#SahabatLaNyalla
#LaNyallaPeduli
#LaNyallaIkutMencerdaskanBangsa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *