POLEMIK SISTEM ZONASI SEKOLAH DI INDONESIA

Opini1311 Views

Oleh : Dr. Saifullah Isri, S. Pd. I.,MA
Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Pendiri Lentera Aceh Institut

Polemik sistem zonasi sekolah merupakan isu yang cukup hangat diperbincangkan di Indonesia. Sistem zonasi ini pada dasarnya adalah sistem yang mewajibkan siswa untuk memilih sekolah berdasarkan zona atau wilayah tempat tinggalnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang merata untuk semua kalangan dan mengurangi ketimpangan pendidikan.

Namun, sistem zonasi ini ternyata mendapat banyak kritik dan perdebatan. Pemangku kepentingan pendidikan berargumen bahwa sistem ini justru merugikan siswa yang berprestasi karena tidak bisa memilih sekolah favorit yang jauh dari rumahnya. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa sistem zonasi sekolah bisa menurunkan mutu pendidikan karena sekolah-sekolah unggulan akan kehilangan siswa-siswa berprestasi mereka. Hal yang menarik dari sistem ini adalah mengharuskan calon peserta didik baru mendaftar ke sekolah yang berada di wilayah terdekat dengan domisili mereka, sehingga muncul lah berbagai masalah dan polemik, seperti: 1) Banyak calon siswa yang tidak lolos jalur zonasi karena kalah dengan siswa lain yang usianya lebih tua, atau karena zonasi sekolah tidak mencakup wilayah tempat tinggal mereka. 2) Banyak orang tua yang mencari celah untuk menempatkan anaknya di sekolah favorit yang jaraknya jauh dari rumah, seperti dengan memalsukan kartu keluarga, menumpang kartu keluarga orang lain, atau menggunakan surat keterangan domisili palsu. 3) Banyak sekolah negeri yang kekurangan siswa karena tidak ada peminat dari wilayah zonasi mereka, atau karena banyak siswa yang memilih sekolah swasta.

Fenomena yang sangat memprihatinkan adalah ada sekolah yang hanya mendapatkan satu orang siswa bahkan ada sekolah yang sama sekali tidak ada siswa yang mendaftar sehingga kepala sekolah menangis meratapi nasib sekolahnya, karena faktanya selama ini sekolah tersebut banyak mendapatkan prestasi, seperti yang dialami oleh SDN 3 babadan Ponorogo (jatim.timbunnews.com/2023/07/17) dan bahkan SD Negeri 3 Margakarya Kabupaten Pringsewu Lampung terancam ditutup permanen, menurut keterangan kepala sekolah PPDB tahun 2023 sekolahnya sama sekali tidak ada siswa yang mendaftar, kendati lokasi sekolahnya dipusat desa bahkan sudah diberikan berbagai ekstra program seperti program unggulan (vivacoid/21/07/23).

Sistem zonasi melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih membutuhkan evaluasi dan perbaikan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Permendikbud no. 14 tahun 2018 tentang PPDB, pada pasal 16 jelas mengatur tentang zonasi yaitu sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum masa PPDB. Harapan pemerintah dengan adanya sistem zonasi ini justru bisa mengurangi ketimpangan pendidikan, sehingga semua sekolah bisa memiliki kualitas yang sama dan merata serta tidak ada lagi istilah sekolah favorit.

Polemik ini menjadi bukti bahwa peningkatan mutu pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya melalui satu kebijakan saja. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat, adil, dan merata bagi semua kalangan.

Fenomena zonasi sekolah juga dirasakan di daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem ini untuk menciptakan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah. Sistem ini mengharuskan siswa untuk mendaftar sekolah yang berada dalam radius tertentu dari rumah mereka. Misalnya, jika zonasinya 10 kilometer, maka siswa hanya bisa mendaftar sekolah yang letaknya tidak lebih dari 10 kilometer dari rumah mereka. Hal ini tentu saja berdampak pada pilihan sekolah siswa, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah. Di satu sisi, fenomena zonasi sekolah ini dapat membantu siswa di daerah yang kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Mereka tidak perlu merasa khawatir tidak bisa bersekolah hanya karena jarak rumah mereka yang jauh dari sekolah. Namun di sisi lain, siswa juga merasa dirugikan dengan sistem ini. Mereka tidak bisa memilih sekolah berdasarkan minat atau bakat mereka, melainkan harus berdasarkan lokasi rumah mereka. Hal ini tentu saja membatasi kebebasan mereka dalam memilih sekolah.

Akan tetapi banyak juga siswa di daerah yang memanfaatkan fenomena ini sebagai peluang. Meski mereka harus bersekolah di sekolah yang tidak sesuai dengan minat mereka, mereka tetap berusaha keras untuk menjadi siswa yang berprestasi. Mereka membuktikan bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh sekolah yang mereka pilih, tetapi juga oleh kerja keras dan semangat mereka.

Oleh karenanya fenomena zonasi sekolah di daerah merupakan manifestasi langsung dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya menciptakan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Sistem ini, yang mengharuskan siswa mendaftar di sekolah yang berada dalam radius tertentu dari rumah mereka, membawa dampak yang signifikan terhadap pilihan sekolah siswa, secara khusus mereka yang berada di daerah.

Mencerdasi Polemik dari system zonasi sekolah melalui PPDB ini, tentunya pemerintah perlu melakakukan evaluasi menyeluruh dan mengkaji ulang terhadap system zonasi sebagai kebijakan nasional dan kaitannya dengan penerapan di tingkat daerah. Pemerintah daerah sering mengalami kesulitan dalam menterjemahkan regulasi pemerintah pusat sehingga dalam implementasinya terkadang berbeda-beda di setiap daerah, seperti proporsi kuota jalur prestasi dan pindahan domisili. Dalam hal ini Kemendikbud dapat mengurangi rentang proporsi kuota yang diatur dalam kebijakan nasional system zonasi agar perbedaan di antara daerah dengan pusat tidak terlalu signifikan.

Harapan masyarakat pastinya pemerintah pusat perlu melakukan sisnergitas kebijakan antar kemeneterian terkait agar tujuan dan sasaran relevan dengan kondisi lokasi tersebut. Selanjutnya pemerintah perlu mempersiapkan masyarakat yang terdampak terhadap kebijakan baru agar dapat terbuka dan turut berpartisipasi mensukseskan program ini melalui penyebaran informasi yang akurat khsususnya terkait system zonasi, dan terakhir pemerintah melalui kementerian terkait harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif agar dapat menemukan solusi kongkrit dari polemik sistem yang diterapkan ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *