PEMBIAYAAN TINGKATKAN KETAHANAN PANGAN

Opini1264 Views

Oleh : Madeleine Hart Filiapuspa
Ekonom Yunior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Sebuah penelitian pada Environmental Research Letters menyebut bahwa probabilitas gagal panen diproyeksikan sebanyak 4,5 kali lebih tinggi pada tahun 2030 dan hingga 25 kali lebih tinggi pada 2050 di seluruh lumbung pangan global.

Padahal, pangan merupakan 1 dari 3 kebutuhan pokok manusia. Tentu hal ini harus segera diantisipasi agar tidak benar-benar terjadi. Ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan.

Peningkatan produktivitas pertanian menjadi salah satu fokus yang perlu dikembangkan, di tengah alih fungsi lahan yang masih terus terjadi, serta faktor iklim dan cuaca yang semakin tidak menentu.
Memang, apabila dilihat secara nasional, luas panen pada 2022 mengalami peningkatan dibandingkan 2021. Namun, bila ditilik lebih dalam lagi, ada beberapa wilayah yang mengalami penurunan luas panen maupun produksi.

Penurunan produksi tidak berhenti pada sebatas angka saja. Jual beli antar wilayah akan terjadi untuk memenuhi kekurangan produksi di suatu wilayah. Hal ini tentu menimbulkan biaya tambahan untuk ongkos angkut pengiriman komoditas, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan harga jual ke konsumen.
Lebih dalam lagi, ketergantungan dengan wilayah lain juga berpotensi timbul. Pada akhirnya, kenaikan harga menjadi tidak terhindarkan karena harga barang tergantung dari wilayah lain dan berapa pun harganya tentu akan dibeli untuk memenuhi ketersediaan pasokan.

Hal lain yang juga menarik perhatian adalah panjangnya rantai pasok, misalnya beras. Tak jarang, wilayah produsen padi mengirimkan gabah ke wilayah lain untuk digiling. Kemudian, beras tersebut kembali dikirimkan ke wilayah produsen asal.
Dalam hal ini, harga jual beras ke konsumen tentu meningkat akibat adanya ongkos angkut gabah dan beras. Latar belakang pengiriman tersebut beraneka ragam. Bisa jadi karena tidak ada teknologi yang cukup, seperti Rice Milling Unit (RMU) atau biasa dikenal dengan penggilingan padi. Bisa jadi juga karena sudah ada ikatan emosional dengan pembeli di wilayah lain tersebut.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah ancaman gagal panen yang tentu saja berdampak pada ketersediaan pasokan. Oleh karena itu, menjadi pekerjaan rumah bersama untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas proses bisnis yang ada.
Rasanya, komponen ongkos angkut yang lebih ditekan dan membangun ketahanan pangan lokal diharapkan mampu membuat harga komoditas menjadi lebih stabil.
Pembiayaan menjadi salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mendukung terbentuknya ketahanan pangan lokal. Misalnya untuk komoditas beras yang sempat dicontohkan. Bila wilayah produsen memiliki RMU, maka penjualan gabah ke luar wilayah produsen dapat diminimalisir.
Dalam hal ini, bukan berarti melarang pengiriman komoditas antar wilayah. Pengiriman ke wilayah lain tentu merupakan hal yang sah saja untuk dilakukan. Namun, alangkah baiknya bila pengiriman itu dilakukan bukan untuk dikembalikan dan dijual ke wilayah asal setelah diproses. Mestinya, terdapat pengolahan dari hulu ke hilir sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Pembiayaan yang diberikan tentu tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip yang ada agar tidak terjadi risiko gagal bayar yang dapat merugikan seluruh pihak.

Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertugas menjalankan kebijakan makroprudensial telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembiayaan ke sektor prioritas dan berwawasan lingkungan. Kebijakan insentif makroprudensial ini menjadi salah satu kebijakan akomodatif yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Kebijakan insentif makroprudensial itu sendiri merupakan insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan giro Rupiah bank di Bank Indonesia.

Kebijakan ini diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas, UMKM dan/atau memenuhi target RPIM, serta sektor hijau. Tentunya pemberian insentif tersebut diharapkan mampu mendorong intermediasi perbankan, khususnya kepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit/pembiayaan hijau, dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian.
Bank Indonesia senantiasa mendorong pertumbuhan kredit di Indonesia dengan tetap mengedepankan kredit yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan. Salah satu hal yang dapat dikembangkan adalah pertanian organik yang merupakan bagian dari pertanian berkelanjutan.
Sebuah penelitian dari Rodal Institute menunjukkan bahwa pertanian organik unggul dibandingkan pertanian konvensional di musim kemarau. Penggunaan pupuk organik juga bersifat membangun bahan organik tanah. Sistem pertanian organik juga mampu meningkatkan keuntungan.
Tentu, pembiayaan saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, pendampingan juga diperlukan. Bank Indonesia juga memiliki peran dalam pengembangan UMKM dengan fokus utama berupa akses keuangan. UMKM nantinya diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan sebagai salah satu ketentuan untuk mengajukan kredit kepada bank.
Penggunaan teknologi juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas di tengah ancaman alih fungsi lahan yang masih terus ada. Namun, diperlukan kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak untuk dapat membawa pertanian konvensional menjadi pertanian organik. Kepastian pasar acap kali menjadi faktor pertimbangan sebelum berpindah ke hal baru.
Tangan dingin pemerintah daerah
Kerja sama dari seluruh pihak sangat dibutuhkan. Misalnya, pemberlakuan peraturan pemerintah daerah yang menargetkan seluruh wilayahnya menjalankan pertanian organik. Apabila seluruh wilayahnya telah menetapkan pertanian organik, bisa saja untuk dilakukan pembatasan produk non organik.

Langkah ini dinilai perlu untuk memberikan kepastian pasar kepada petani. Salah satu contohnya adalah Provinsi Bali yang memiliki target bahwa seluruh pertanian di Bali sudah menerapkan sistem pertanian organik pada 2024.
Pertanian organik dan penggunaan teknologi dalam pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dari pertanian. Tidak hanya itu, pertanian organik yang ramah lingkungan juga diharapkan mampu menghindarkan bumi dari kerusakan yang semakin parah. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan hanya sekali saja, melainkan harus terus menerus secara konsisten.
Perlu kerja sama dari berbagai pihak agar petani dapat memahami keuntungan dari pertanian organik. Apabila lingkungan terjaga, tentu saja potensi gagal panen dapat semakin minimum.
Tentu saja, salah satu tujuan akhirnya adalah kesejahteraan petani. Pembiayaan dan pengembangan UMKM bisa menjadi salah satu langkah yang ditempuh. Adanya pembiayaan dapat meningkatkan kapasitas produksi petani dan diharapkan dapat mengurangi alih fungsi lahan pertanian.
Dalam kaitannya dengan stabilitas harga pangan, sinergi dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah tentu diperlukan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pilar komunikasi efektif.
Selain kepada petani, publikasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan produk lokal (wilayahnya sendiri) dan organik dapat menjadi salah satu langkah yang ditempuh. Kepastian pasar diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, yang tentu saja akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *