Homepage / Opini

KERISAUAN SEKJEN PBB ANTONIO GUTERRES ATAS TATANAN EKONOMI GLOBAL DAN PANDANGAN TIGA ORANG GURU BESAR UNJ

M DaksanJuly 5, 2022

Opini19864 Views

Oleh : Hafid Abbas
Promotor Doktor Kehormatan Nelson Mandela di UNHAS pada 2005

Sungguh satu koinsidensi bersejarah (historic co-incident), pengukuhkan tiga orang guru besar Fakultas Ekonomi UNJ pada 5 Juli 2022, dilaksanakan pada saat-saat yang hampir bertepatan degan peringatan Hari Koperasi Internasional, 2 Juli, dan Peringatan Hari Koperasi Indonesia, 12 Juli. Ketiga orang Guru Besar yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. I Ketut R. Sudiarditha, MP, CPHCM, CIQnR, Guru Besar Tetap bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan mengangkat tema Model Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Era Global Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom); Prof. Dr. Saparuddin Mukhtar, M.Si, Guru Besar Tetap bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan dengan Orasi Ilmiah: Desain Model Pengembangan UMKM di Indonesia; dan Prof Usep Suhud, Ph.D., Guru Besar Tetap bidang Ilmu Manajemen Pemasaran dengan menyoroti topik: We Are Cyborgs: Peran Media Sosial dalam Membentuk Narsisme Konsumen.
Ketiga orang guru besar FE UNJ ini dalam orasi ilmiahnya terlihat menyoroti isu yang selaras dengan tema peringatan 100 Tahun Hari Koperasi Internasional yakni “Cooperatives Build a Better World.”
Pada pidato peringatan Hari Koperasi Internasional, 2 Juli 2022, di Markas Umum PBB New York, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa saat ini dunia berada “di tepi jurang yang sangat dalam dan bergerak ke arah yang salah, karena selama hampir dua abad, para pemimpin dunia telah memilih arah pembangunan yang keliru yang harus dikoreksi, direstorasi dan ditata ulang kembali melalui dialog dan kerjasama, saling percaya, melangkah dengan penuh optimisme akan terwujudnya tatanan kehidupan baru yang lebih baik.”
Atas kerisauan itu, Aliansi Koperasi Internasional (AKI) mengajak masyarakat internasional bersinergi mewujudkan pembangunan ekonomi yang berpusat pada manusianya (human-centred business model), dengan didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan, kemandirian, persamaan, pemerataan dan solidaritas dan nilai-nilai etika seperti ketulusan, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan kepedulian pada sesama, untuk membangun dunia yang lebih baik.
Human-centred Business Model dan Pandangan Guru Besar UNJ
Sejalan dengan kerisauan Sekjen PBB, Saparuddin Mukhtar dalam orasi ilmiahnya mengetengahkan Desain Model Pengembangan UMKM di Indonesia. Dikemukakan bahwa UMKM yang jumlahnya terus mengalami peningkatan dari 61,65 juta unit pada 2016, menjadi 65,46 juta pada 2019. Namun, UMKM kini menghadapi tembok-tembok tebal bahkan penyekat berlapis untuk menjadi usaha besar. Mayoritas kelompok usaha mikro dan kecil milik masyarakat sebetulnya adalah usaha rumah tangga dengan modal dan skala usaha yang terbatas.

Sedangkan yang berukuran menengah berjumlah relatif sedikit atau sangat tipis, sehingga struktur pelaku usaha nasional menjadi berongga di tengah (hollow middle). UMKM akhirnya tenggelam atau terjepit di antara dominasi usaha mikro dimana kontribusinya terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) sangat rendah dan di lain pihak usaha besar yang jumlahnya sangat sedikit namun kontribusinya terhadap PDB sangatlah besar.

Usaha skala mikro dalam struktur pelaku usaha nasional, prosentasinya amat besar, mencapai 98 persen. Sebaliknya, proporsi pelaku usaha besar sangat kecil, hanya 0,01 persen, namun dapat menguasai proses bisnis nasional. Kondisi ini semakin memperjelas adanya hollow middle yang menjadikan kapasitas dunia usaha untuk membangun keterkaitan hulu-hilir menjadi terbatas.
Karenanya, tidak mengherankan jika hanya empat orang WNI, kekayaannya sama dengan nilai kekayaan 100 juta warga lainnya yang miskin.
Realitas ketimpangan itu haruslah dikoreksi dengan berpedoman pada amanat Konstitusi yang hendak memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan hakikat dari cita-cita lahirnya bangsa ini adalah untuk mewujudkan Sila Pamungkas dari Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Selanjutnya, dalam kerangka pembangunan yang berpusat pada manusianya (Human-centred Business Model) PBB, I Ketut Sudiarditha mengetengahkan pada orasinya bahwa pangkal dari berbagai ketimpangan sosial ekonomi yang ada saat ini adalah pudarnya etika dalam pengembangan dan pengelolaan ekonomi dan bisnis di negeri ini. Dicontohkan, hasil survei yang dilakukan terhadap 747 profesional sumber daya manusia oleh Society for Human Resource Management (1998) menemukan bahwa 54 persen seluruh tenaga profesional sumber daya manusia di tempat kerjanya berperilaku melanggar hukum atau standar etika organisasi profesional.

Untuk itu, dalam pengembangan SDM, domain yang dituntut meliputi profesionalisme, daya kompetitif, kompetensi fungsional, kenggulan partisipatif, dan kerja sama. Ini tidak berarti bahwa bisnis hanya mengejar keuntungan semata, melainkan dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang benar dalam proses mencapai tujuan suatu kegiatan.

Untuk itu, kearifan lokal menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan Human-centred Business Model PBB tersebut. Dicontohkan, di Bali misalnya, dalam ajaran Tri Kaya Parisudha yang diaktualisasikan melalui harmoni antara ranah Manacika (berpikir yang benar), Wacika (berkata yang benar) dan Kayika (berbuat yang benar).

Kearifan lokal adalah kearifan tradisional atas semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebisaan atau etika yang menuntut perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologisnya yang berhubungan erat dengan sifat-sifat kedaerahan (Keraf, 2010).

Namun nilai-nilai lokal itu haruslah tetap terbuka terhadap nilai-nilai luar yang dapat memperkaya khanah nilai-nilai setempat sehingga bertransformasi menjadi nilai translokal, nasional dan global.

Misalnya, nilai-nilai peribadi seseorang (personal) akan tercermin pada cara bertutur, bersikap dan berperilaku dalam menjalani kehidupan lokalnya sehari-hari secara lebih bermakna. Selanjutnya, nilai-nilai kearifan itu dapat mengantarnya menjalin interaksi yang lebih harmonis dengan warga masyarakat lainnya agar tidak menimbulkan konflik. Nilai-nilai translokal itu, seperti nasionalisme, demokrasi, dsb. Dan dalam fotret yang lebih besar, nilai-nilai translokal yang bermsifat universal seperti keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan, sebagai contoh, akan menghilangkan dikotomi lokal, nasional dan global.

Terakhir, dalam orasi ilmiahnya, Usep Suhud, melihat kehadiran media sosial yang mempengaruhi pembentukan narasi konsumen. Jika PBB hendak mendorong terwujudnya Human-centred Business Model, untuk diadopsi di seluruh dunia sebagai gerakan global yang diakuinya untuk mengoreksi kesalahan arah pembanguan yang sudah berlangsung selama dua abad, maka peran media sosial amatlah penting.

Suhud, dalam orasinya merujuk pada sejumlah hasil penelitiannya atas ketergantungan masyarakat pada digitalisasi dan media sosial. Ia juga merujuk pandangan Sugiyama dan Andree (2010) untuk mengilustrasikan tahap-tahap perilaku konsumen berkaitan dengan media modern, yang disebut sebagai model AISAS, yang terdiri atas attention, interest, search, action, dan share. Menurut mereka, attention berpengaruh terhadap interest, interest berpengaruh terhadap search, search berpengaruh terhadap action, dan action berpengaruh terhadap share. Model linear ini, secara empiris sudah diuji oleh para peneliti perilaku konsumen, misalnya Suhud dan Allan (2020).

Lebih jauh, dikemukakan bahwa model AISAS tidak selalu linear, tapi juga bisa non-linear, di mana interest bisa memberi dampak terhadap search, action, dan sekaligus share. Search tidak sekedar berdampak terhadap action, tapi juga terhadap share.

Begitulah dunia digital dan sosial media yang kini hadir mengubah tataan kehidupan global di semua lini, hadir sebagai berkah, tapi juga ancaman apabila tidak dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai pembangunan yang berpusat pada manusianya (human-centred development model).
Akhirnya, kerisauan Sekjen PBB atas kekeliruan arah pembanguan selama dua abad telah terlihat arah solusinya pada orasi ketiga guru besar baru UNJ. Singkatnya, refleksi mereka sejalan dengan tuturan Kofi Annan, “no development without security, no security without development, and no both without human rights.” – tidak akan terwujud kedamaian dan pembangunan tanpa memanusiakan manusianya.

Post Views: 19,864