Jakarta, PBSN – Saya masih terkesima dengan Wahyudi Askar, pemuda yang membuat wakil rakyat terdiam ketika ia memaparkan fakta dan data MBG di lapangan. Terungkap ada tiga yayasan sebagai penguasa dapur SPPG.
Kalau selama ini ente mengira dapur SPPG cuma tempat masak nasi, sayur, telur, dan ayam, buang jauh-jauh pikiran itu. Di negeri penuh kejutan ini, dapur bisa berubah menjadi pusat gravitasi kekuasaan. Siapa yang menguasai dapur, dialah yang menguasai aliran uang.
Tiga nama berdiri paling depan: Yayasan Polri, Muhammadiyah, dan TNI AD. Mereka bukan sekadar penyelenggara, melainkan penguasa absolut dapur SPPG dari Sabang sampai Merauke. Jumlahnya bikin mata berkedip dua kali. Polri hampir menyentuh 1.415 dapur dari target 1.500. Muhammadiyah mengoperasikan 105 dapur ditambah 150 yang masih dibangun. TNI AD juga tak mau kalah dengan 74 dapur aktif dari total target 88 dapur militer.
Kalau sudah sebesar ini, siapa yang berani menarik rem darurat? Rasanya program ini seperti dibungkus baja antikritik. Bukan cuma mengelola makanan, tetapi mengendalikan arus dana miliaran rupiah mengalir setiap hari tanpa kenal libur.
Nuan bayangkan skala kerajaannya. Polri melayani sekitar 3,5 juta penerima manfaat sekaligus menyerap 70.700 tenaga kerja. Itu sudah setara menghidupi satu kota kecil. Di sisi lain, TNI AD melatih sekitar 33.000 prajurit agar mahir mengelola dapur. Tentara biasanya latihan tempur, kini juga latihan mengaduk sayur. Kalau terus begini, sendok bisa naik pangkat jadi senjata strategis.
Angka-angka ini membuat siapa pun melongo. Di balik setiap piring nasi yang dibagikan, ternyata ada jaringan pengelolaan yang luar biasa besar. Pertanyaan nakalnya sederhana, tetapi bikin kepala gatal, kalau para penguasanya sendiri memegang wajan sekaligus kendali, apakah program ini benar-benar mudah dihentikan?
Lalu muncullah Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar, membawa kritik yang bikin ruang rapat mendadak sunyi. Menurutnya, ada pembagian kasta yang sangat jelas. The winner adalah pemilik dapur skala besar yang terafiliasi dengan pengambil kebijakan. The loser adalah relawan yang bekerja dari pagi sampai malam, tetapi hanya kebagian tepuk tangan.
Askar menilai pemerintah lebih memilih vendor besar karena di sanalah rente ekonomi harian berputar. Selama aliran uang itu masih deras mengucur, menurutnya, program akan sangat sulit dihentikan. Evaluasi bisa datang silih berganti, tetapi mesin ekonomi di belakangnya tetap berputar.
Absurdnya lagi, kata Askar, kalau pengelolaan diserahkan kepada sekolah atau komunitas kecil, maka aliran uang sekitar Rp6 juta per dapur setiap hari tidak lagi terkonsentrasi di kelompok besar. Pesona ekonomi politiknya bisa langsung buyar. Ia menyebut model ini sebagai corporate welfare berkedok omprengan, subsidi justru lebih menguntungkan pemain besar dari masyarakat kecil.
Yang lebih membuat orang mengangkat alis, menurut Askar, pengelola SPPG disebut-sebut mampu mencapai balik modal hanya dalam waktu sekitar enam bulan. Itu lebih cepat dari menunggu durian berbuah. Kalau keuntungan datang secepat itu, siapa yang rela menutup pintu dapurnya?
Lalu muncul cerita yang bikin pembaca garuk-garuk kepala. Salah satu contoh yang diangkat adalah pencatatan harga telur yang disebut bisa berada di atas Rp30.000 per kilogram, padahal harga pasar disebut jauh lebih rendah. Wak, kalau begitu itu bukan telur ayam lagi. Mungkin telur dinosaurus yang baru digali dari dasar bumi, atau telur emas peninggalan kerajaan kuno. Selisih harga sekecil apa pun, kalau dikalikan ribuan dapur setiap hari, nilainya bisa berubah menjadi angka yang membuat kalkulator ikut demam.
Yang paling menggelitik justru ada di ujung cerita. Menurut kritik Askar, tiga kelompok yang paling paham kebutuhan gizi anak, yakni orang tua, guru, dan petugas posyandu, justru tidak diberi peran besar dalam menentukan menu maupun mengelola anggaran. Alasannya dipertanyakan. Sebab, jika mereka ikut menghitung, bisa saja muncul perdebatan, biaya makanan bergizi diperkirakan hanya sekitar Rp 5.000 hingga Rp 7.000 per anak, sementara dana yang dialokasikan berada di kisaran Rp 15.000 hingga Rp20.000 per porsi.
Di sinilah kontroversinya semakin panas. Selisih anggaran itulah yang dipertanyakan ke mana arahnya. Kritik-kritik seperti ini membuat program MBG terus menjadi bahan diskusi publik. Di satu sisi, tujuannya mulia: memberi makan anak-anak Indonesia. Di sisi lain, muncul tuntutan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengawasan.
Karena pada akhirnya, dapur memang tempat memasak. Tetapi kalau dapur sudah berubah menjadi simbol kekuasaan, maka yang diperebutkan bukan lagi sekadar nasi, melainkan kendali atas uang, pengaruh, dan masa depan sebuah program raksasa.
Rosadi Jamani
