Denpasar, PBSN – Hampir semua daerah bermimpi lokasi wisatanya ramai dikunjungi turis asing atau bule. Pemda berdoa agar turis datang. Hotel berdoa agar kamar penuh. Restoran berdoa agar meja tidak kosong. Pedagang berdoa agar dompet wisatawan terbuka. Bahkan mungkin tukang parkir ikut berdoa. Pokoknya, bule datang = ekonomi senang.
Tetapi, coba lihat Bali hari ini. Pulau Dewata sudah bukan sekadar ramai. Sudah crowded. Terlalu banyak manusia, kendaraan, vila, sampah, bisnis, dan masalah yang ikut datang bersama koper.
Tahun 2025, Bali menerima 6,9 juta turis asing, melampaui rekor sebelum pandemi. Pada semester pertama 2026 saja, Imigrasi telah mendeportasi 342 warga negara asing karena berbagai pelanggaran, mulai dari overstay, kerja ilegal, hingga mengganggu ketertiban umum.
Di titik tertentu, turis awalnya dianggap berkah mulai berubah menjadi pekerjaan rumah. Bahkan mungkin sudah masuk kategori, “Ya Tuhan, ini tamu kok betah sekali?”
Kasus terbaru terjadi di Canggu. Komunitas digital nomad Entourage Bali menggelar Bali Silent Disco Run. Peserta berlari pagi sambil menggunakan headphone. Konsepnya memang unik. Orang berlari. Musik berdentum di telinga. Jalanan ramai. Semua orang seperti berada di dunia masing-masing.
Tetapi masalahnya bukan orang berlari. Masalahnya, sistem pendaftaran kegiatan itu diduga menolak peserta dengan nama Indonesia atau nomor telepon lokal. Sementara suami bule dari perempuan Indonesia justru diterima.
Nah, ini sudah masuk level, “Bali punya orang Bali, tetapi orang Bali tidak punya password.”
Penyelenggaranya adalah dua warga Belanda, JAS (35), pemegang ITAS kerja, dan HQV (37), pemegang ITAS investor. Keduanya berdalih penolakan peserta Indonesia hanyalah kesalahan sistem otomatis. Mereka menyatakan peserta Indonesia mencapai hampir 25 persen.
Namun Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko tidak menganggap perkara ini sebagai bug biasa. Kegiatan tersebut disebut mengandung diskriminasi dan mirip “negara dalam negara.” Keduanya kemudian pergi ke Singapura dan dicekal masuk kembali ke Indonesia.
Ironinya luar biasa. Orang Indonesia mau mengikuti acara lari di Indonesia, tetapi sistem digital seperti berkata, “Paspor mana?” Padahal ini bukan Schengen. Ini Canggu.
Belum selesai. Keluhan warga terhadap sebagian warga asing juga muncul di jalan raya. Ada naik motor tanpa helm, tanpa pelat nomor, bahkan melakukan wheelie. Aspal Bali seolah berubah menjadi Sirkuit Mandalika cabang Canggu.
Ada pula memprotes upacara adat karena musiknya terlalu keras. Tradisi masyarakat yang sudah berlangsung turun-temurun tiba-tiba harus bernegosiasi dengan seseorang mungkin baru enam bulan menyewa vila.
Kemudian muncul persoalan usaha ilegal. Mulai dari rental motor, kursus, hingga praktik kesehatan tanpa izin. Uang wisatawan pun berpotensi berputar di antara sesama orang asing.
Sementara warga lokal menghadapi harga properti yang semakin mahal. Harga naik. Sewa naik. Kemacetan naik. Sampah naik. Air bersih tertekan. Yang turun? Mungkin cuma kesabaran warga.
Yang lebih absurd, ada warga asing viral menyebut Bali sebagai “neraka dunia” karena kemacetan. Ini lucu. Datang membawa kendaraan. Kendaraan bertambah. Jalan tidak bertambah. Kemudian marah karena macet. Itu seperti datang ke warung membawa 500 orang, lalu protes karena meja tidak cukup.
Pemerintah daerah dan Imigrasi akhirnya mulai bertindak lebih tegas. Ratusan warga asing dideportasi. Izin diperketat.
Gubernur Bali Wayan Koster juga berjanji membersihkan Bali dari turis yang tidak menghormati aturan. Tetapi persoalan Bali sebenarnya jauh lebih rumit. Sebab inilah paradoksnya.
Bali ingin turis asing. Tetapi ketika turis terlalu banyak, Bali pusing. Turis membawa uang. Tetapi juga membawa kendaraan. Membawa investasi. Tetapi harga tanah ikut naik. Membawa lapangan kerja. Tetapi sebagian orang asing juga membuka usaha secara ilegal. Membawa popularitas. Tetapi infrastruktur semakin terbebani.
Bali akhirnya seperti orang yang mengundang tamu makan malam. Awalnya berkata, “Silakan ambil sebanyak-banyaknya!” Tamu datang. Satu. Seratus. Seribu. Juta. Lalu tuan rumah mulai berbisik, “Mas… nasinya tinggal sedikit.” Tamu menjawab, “Santai. Kami masih lapar.”
Inilah persoalan sesungguhnya. Bali tidak boleh menjadi anti-bule. Turis asing bukan musuh. Pariwisata tetap penting. Yang menjadi persoalan adalah ketika jumlah, perilaku, dan aktivitas sebagian wisatawan melampaui daya dukung serta aturan berlaku.
Sebab Pulau Dewata bukan sekadar destinasi. Di sana ada manusia lahir, bekerja, bersekolah, beribadah, dan membesarkan anak. Mereka bukan figuran dalam brosur pariwisata. Maka jangan sampai terjadi ironi paling menyakitkan, turis datang untuk menikmati Bali, tetapi orang Bali justru tidak bisa menikmati Bali.
Jangan sampai warga lokal akhirnya menjadi turis di tanah sendiri. Jangan sampai Bali yang selama puluhan tahun dipromosikan sebagai surga dunia, perlahan berubah menjadi surga bagi wisatawan tetapi neraka bagi penduduknya.
Karena kalau sudah sampai pada titik itu, pemerintah akan menghadapi pertanyaan paling absurd, “Kita sebenarnya sedang menjual Bali kepada turis, atau sedang menjual Bali dari tangan orang Bali?”
Itulah paradoks Pulau Dewata. Ingin turis asing datang sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika mereka datang terlalu banyak dan sebagian mulai bertingkah seenaknya…Bali pula yang dibuat pusing oleh bule.
Rosadi Jamani
