Mojokerto – Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menyesalkan sikap Indonesia yang memilih menolak pembahasan HAM warga Uighur di Dewan HAM PBB.
“Sikap Indonesia yang disampaikan oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu Ahsanul Habib tentang pelanggaran HAM oleh Pemerintah Cina atas Uighur selama ini yang telah dibahas oleh PBB itu menyakiti umat Islam Indonesia dan umat Islam Dunia,” ujar Muslim Arbi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/10/22).
Menurutnya, sikap Kemenlu yang merupakan wujud dari politik LN Indonesia itu bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar pembukaan UUD soal HAM dan kemanusiaan.
Dia juga mengatakan, penolakan tersebut
tidak mencerminkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat serta menghormati dan menegakkan konsitusinya sendiri mengingat Indonesia yang notabene dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia sekaligus telah meratifikasi soal-soal HAM di dalam negerinya.
Kata dia, perlawanan terhadappenindasan di muka bumi adalah amanat Konsitusi dan amanat para pendiri Bangsa.
“Jadi jika, karena kepentingan tertentu lalu rezim yang saat ini berkuasa tidak laksanakan konsitusi dan bela HAM, rezim ini gagal tegakkan konsitusi dan HAM. Karena sejatinya HAM adalah bersifat universal tanpa mengenal ruang dan kedaulatan negara,” terangnya.
Oleh sebab itu tegas Muslim, pelanggaran HAM oleh RRC atas nasib kaum Muslim Uighur itu adalah sesuatu yang harus ditolak.
“Dan PBB perlu memberikan sanksi atas pelanggaran HAM oleh RRC atas Uighur selama ini,” imbuhnya.
Dia bahkan menengarai kiblat politik luar negeri Indonesia saat ini ke Cina sehingga mempengaruhi sikap Indonesia di Forum PBB.
“Karena takut investasi, bisnis, dan dukungan Cina atas rezim Jokowi, sehingga hal itu mempengaruhi Indonesia di Forum PBB untuk bersikap sesuai dengan amanat Konsitusi dan penghormatan atas HAM,” jelasnya.
Dia juga mengatakan bahwa sikap Indonesia saat ini di Forum PBB soal HAM dan Kemanusiaan menjadi bukti bahwa demi kepentingan politik, pelanggaran HAM dan kemanusiaan akan dianggap hal yang biasa.
Ironisnya menurut dia, hal itu berdampak pada posisi Indonesia di mata dunia internasional maupun di dalam negeri.
“Indonesia dianggap negara yang kompromi atas pelanggaran HAM dan kemanusiaan demi kepentingan politik, diplomatik dan bisnis. Sikap ini tidak mencerminkan kepentingan Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi HAM, kemanusiaan dan konsitusi,” ketusnya.
Dia pun menyarankan Presiden Jokowi memecat Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dan Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu RI.
“Atau Jokowi dianggap gagal lakasanakan konsitusi, hormati HAM dan kemanusiaan. Maka atas sikap Indonesia di Forum HAM di Dewan HAM PBB itu dianggap gagal dan itu menciderai Indonesia di mata internasional,” pungkasnya.
(Beby)
