Jakarta, PBSN – Baru kali ini ada menteri mengaku gagal. Biasanya, kalau pemerintah gagal, kegagalannya dipoles dulu sampai mengilap.
Lihat saja soal kemiskinan. Bank Dunia mencatat sekitar 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan internasional US$8,30 PPP per kapita per hari. Lalu, datang BPS memolesnya, 8,07 persen atau 22,93 juta saja orang miskin pada Maret 2026.
Bahkan, BPS dinilai lembaga paling sukses memakmurkan warga. Sekali klik, yang awalnya miskin bisa langsung super kaya (desil 10). Duh, BPS, seruput Koptagul dulu, wak!
Begitu pula MBG. Awalnya istana sibuk menjelaskan, program tersebut tidak mengambil dana pendidikan. Istana berkali-kali membantah tudingan MBG “nyolong dana pendidikan”. Begitu diputuskan MK, terbongkar memang nyolong, dan disuruh setop mulai tahun 2028.
Lalu tiba-tiba Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas berkata dalam Seminar KDMP di Bandar Lampung, 4 September 2026. “MBG itu memang gagal.” Waduh, Pak. Tumben jujur.
Tapi, pentolan PAN ini meminta waktu untuk membenahi tata kelola MBG. Program unggulan Prabowo itu tidak dihentikan. Presiden disebut menyiapkan manajemen baru untuk memperbaiki distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, pengawasan dan pengelolaan anggaran.
Masalahnya, angka di lapangan sudah bikin kalkulator ikut mual. Data Kementerian Kesehatan yang dipaparkan DPR RI per 2 September 2026 mencatat sekitar 50.059 korban keracunan dari 560 kejadian, tersebar di 245 kabupaten/kota pada 36 provinsi.
Di Pati ada 273 korban dari dua sekolah, dengan 45 siswa masih dirawat. Di Sleman ada 69 siswa dari tiga sekolah, bahkan ditetapkan KLB. Di Agam, Sumatera Barat, 344 orang terdampak, termasuk pelajar, guru, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
JPPI mencatat 43.838 korban berdasarkan verifikasi puskesmas dan RSUD. Angkanya berbeda. Tetapi satu hal sama, kalau perut sudah muntah, statistik tidak bisa disajikan sebagai lauk.
Menariknya, anggaran MBG 2027 juga sedang diet. Pagu indikatif awal Rp 270,2 triliun untuk sekitar 81,5 juta penerima diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp 174–175 triliun setelah refocusing. Pada 2026, proyeksi awalnya Rp 335 triliun, kemudian menjadi Rp 268 triliun, lalu sekitar Rp 229 triliun setelah efisiensi tambahan. Kalau dihitung, MBG sehari Rp 734 miliar.
Angka sebesar itu membuat saya berpikir nakal. Kalau negara sedang kesulitan anggaran, kenapa tidak MBG “libur” sehari saja, lalu Rp 734 miliar tersebut dialihkan untuk kebutuhan sangat mendesak?
Contohnya kemarin, ada kabar juara Olimpiade Sains Nasional (OSN) terdampak efisiensi. Sang juara bestinya dapat Rp 15 juta, kena efisiensi tersisa Rp 3 juta. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa tidak MBG libur sehari saja, lalu Rp 734 miliar itu dipakai memberi penghargaan kepada para pelajar juara OSN? Para juara langsung jadi milianer.
Begitu pula gedung sekolah rusak. Ada sekolah atapnya bocor, ruang belajarnya memprihatinkan. Ada jembatan putus membuat anak sekolah dan warga harus mencari jalan memutar. Ada jalan rusak parah, karhutla, abu vulkanik. Kalau memang anggaran tidak tersedia, lagi-lagi muncul pikiran nakal saya, “Setop MBG sehari. Hemat Rp 734 miliar. Perbaiki yang rusak. Selesai.”
Besok MBG jalan lagi. Toh, siswa pun tak akan kelaparan massal bila tak makan MBG sehari. Sayangnya, itu hanya pikiran nakal saya saja. Tak bakalan didengar oleh penguasa negeri ini. Mereka lebih kalut kalau MBG disetop. Pasukan mak-mak bakal turun lagi demo. Bukan siswa yang kelaparan, melainkan para pasukan SPPG itu.
Negeri ini sudah kadung dihadapkan dengan persoalan MBG. Kalau tak MBG, ya KDMP. Begitu seterusnya. Sudah dibilang gagal, tapi tetap harus jalan. Sudah 50 ribu lebih keracunan, tetap jalan. Tak peduli nyolong dana pendidikan, MBG harus jalan.
Rosadi Jamani
