Jakarta – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh. Abdi Suhufan mengatakan skema kredit murah yang disediakan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) belum memberikan pelayanan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil ataupun nelayan secara optimal.
Padahal kata Abdi, kredit murah tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.
Dalam 5 tahun terakhir, periode 2022 merupakan tahun dengan kinerja paling rendah bagi LPMUKP dalam menyalurkan kredir murah kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Dia membeberkan pihaknya menyayangkan buruknya kinerja LPMUKP dalam penyaluran kredit di tengah besarnya kebutuhan pendanaan bagi nelayan kecil dalam menghadapi krisis.
“Tahun 2022 realisasi penyaluran kredit hanya Rp128 miliar atau paling rendah dalam 5 tahun terakhir,” kata Abdi dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Bisnis, Senin (9/1/23).
Sebelumnya pada tahun 2021 LPMUKP berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 270 miliar, dan tahun 2020 sebesar Rp 192 miliar. Jika ditarik kebelakang yaitu tahun 2019 realisasinya mencapai Rp182 miliar dan 2018 sebesar Rp 215 miliar.
“Tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan atas hal ini dan keberadaan LPMUKP seperti autopilot,” tegas Abdi
Menuturnya kondisi ini menunjukan bahwa LMPUKP belum menemukan dan mengenali karakteristik usaha kecil kelautan dan perikanan sehingga penyaluran kredit belum optimal.
Karena tidak mengenali jelas dia, maka formula dan teknis penyaluran kredit berbiaya murah tersebut masih berkutat pada masalah lama.
“Tidak ada terobosan dalam formula maupun strategi penyaluran kredit murah, padahal pelaku usaha kecil perikanan termasuk kelompok yang serius untuk berusaha,” terangnya.
Dia pun mencontohkan calon nasabah LPMUKP di Bitung Sulawesi Utara yang sudah 3 tahun mengajukan kredit tapi belum mendapatkan bantuan.
“Alih-alih mendapatkan kredit murah, informasi dan status usulan proposal yang pernah di sampaikan justru tidak jelas,” bebernya.
Lanju Abdi, calon nasabah tersebut memiliki aset dan rencana pengembangan usaha tangkap yang jelas.
Dia pun menuding adanya keterbatasan SDM LPMUKP di daerah sehingga menyebabkan banyak peluang penyaluran tidak dapat dilaksanakan.
“Banyak daerah potensial perikanan di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,dan Maluku Utara yang sulit mengakses kredit ini karena informasi yang tidak ada, dan staf pendamping yang tidak tersedia pada level yang paling bawah,” pungkasnya.
(Red/Sumber)
