PBSNIndonesia – Jakarta, Kekayaan gas South Andaman senilai triliunan rupiah sudah di depan mata. Tapi pertanyaan yang mengemuka adalah apakah kekayaan itu hanya akan numpang lewat di laut lepas Aceh, atau benar-benar mendarat dan menghidupi masyarakat Aceh?
Saat ini, Plan of Development (POD) South Andaman ada di meja Menteri ESDM. Ada 2 pilihan ekstrim: semua gas diproses di laut sebagaimana usulan Mubadala, atau semua diproses di darat sebagaimana usulan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Keduanya memiliki risiko.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) yang juga sekaligus pengusaha Aceh, Jose Rizal, mengajak Gubernur Aceh memilih jalan tengah yang adil. Menurutnya, skema hybrid merupakan pilihan yang paling realistis. “Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang,” terangnya pada pers di Jakarta.
FPSO vs OPF
Pemrosesan gas di laut dikenal dengan istilah FPSO (Floating Production Storage Offloading). Secara sederhana ini dipahami sebagai kilang raksasa yang mengambang di tengah laut. Gas disedot, diproses, kemudian langsung dimuat ke kapal LNG. Proses ini cepat, biayanya relatif murah bagi investor, tapi efeknya ke darat Aceh sangat kecil. Tenaga kerja yang bisa diserap mungkin hanya ratusan.
Sementara itu, pemrosesan gas seluruhnya di darat, dikenal dengan istilah OPF (Onshore Processing Facility), kilang darat yang disarankan akan dibangun di Lhokseumawe. Gas dipipa dari laut dialirkan ke darat, kemudian diproses di Aceh. Tentu saja, ini membutuhkan infrastruktur yang lebih kompleks. Karena itu capital expenditure (capex) tentu lebih berat. Final Investment Decision (FID) Mubadala mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Tapi efeknya bisa menghasilkan 10 ribu lapangan kerja buat Aceh, gas murah untuk PLN dan pabrik pupuk, serta pajak daerah berputar di Aceh.
Pilih Hybrid 60:40
Agar polemik ini bisa diselesaikan, Jose Rizal menyarankan untuk mengambil jalan tengah. “Jangan semua di laut. Jangan semua di darat. Bagi dua, 60% gas diproses di FPSO, biar investor Mubadala yakin dan FID 2026 jalan. Selebihnya, 40% gas dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe. Cukup buat menyalakan PLTU PLN Aceh dan menghidupkan Pupuk Iskandar Muda. Ini sekaligus bisa membuka 3.000-5.000 lapangan kerja tetap untuk anak Aceh,” paparnya.
“Dana Bagi Hasil untuk Aceh mungkin turun Rp150 miliar setahun dibanding kalau 100% FPSO. Tapi coba tanya ibu-ibu di Lhokseumawe, lebih butuh Rp150 miliar di kertas APBA, atau 3.000 anaknya dapat gaji tetap tiap bulan?” sambungnya.
Menurut Jose, ini bukan soal siapa menang siapa kalah. Ini soal keadilan. “Pusat tetap dapat penerimaan negara. Investor dapat kepastian. Rakyat Aceh dapat kerja dan gas murah untuk bangun industri sendiri.”
Karena itu, Jose mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengusulkan jalan tengah ini ke Menteri ESDM. “Aceh setuju POD, asal skemanya hybrid dan gas untuk rakyat Aceh diprioritaskan,” imbuhnya. Jose mengkhawatiskan jangan sampai proyek USD$7 miliar ini molor 10 tahun seperti Masela.
Ia juga mengkhawatirkan jangan sampai 20 tahun lagi, anak cucu kita hanya bisa lihat pipa gas lewat di laut, sementara mereka tetap menganggur di darat. “Sudah cukup Aceh jadi penonton di tanah sendiri,” pungkasnya.***
