Anggaran MBG Dipotong Lagi, Demi APBN Bisa Bernapas

Jakarta, PBSN – Kalau APBN bisa bicara, mungkin sekarang dia sudah pakai tabung oksigen sambil berbisik lirih, “Tolong… jangan tambah beban dulu.” Begitulah kira-kira suasana setelah program MBG kembali diterpa kabar penghematan anggaran. Program yang sejak awal digadang-gadang sebagai mesin pencetak Generasi Emas itu kini justru sibuk membuat kalkulator pemerintah bekerja lembur.

Awalnya anggaran MBG dipatok sekitar Rp 335 triliun. Angka yang bikin rakyat refleks membuka aplikasi kalkulator, memastikan nolnya tidak salah hitung. Belum lama berselang, anggarannya menyusut menjadi sekitar Rp 268 triliun. Hilang Rp 67 triliun begitu saja karena alasan efisiensi. Eh, sekarang muncul lagi wacana pemotongan sekitar Rp 40-50 triliun. Kalau dijumlah, hampir Rp 100 triliun sudah “dirampingkan”. APBN mungkin sekarang mulai bisa menarik napas sedikit… walaupun masih terdengar ngos-ngosan.

Yang lucu, pemerintah tidak pernah menyebutnya pemotongan. Jangan kasar. Bahasa resminya adalah penajaman program. Memang luar biasa kamus politik kita. Kalau anggaran dipotong disebut ditajamkan. Kalau target dikurangi disebut difokuskan. Kalau rakyat bingung, mungkin dianggap kurang menghayati narasi pembangunan.

Efeknya mulai terasa ke mana-mana. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang jumlahnya sudah mencapai sekitar 27.000-28.000 dapur kini seperti peserta audisi acara pencarian bakat. Ada moratorium dapur baru, evaluasi besar-besaran, lalu dipilih mana yang efisien, mana yang tumpang tindih, mana yang layak bertahan. Bahkan insentif operasional saat libur sekolah ikut dihentikan demi menghemat sekitar Rp 3 triliun. Panci-panci di dapur mungkin sekarang saling menatap sambil bertanya, “Besok kita masih masak atau sudah masuk museum?”

Sementara itu, lawan terberat MBG ternyata bukan oposisi, bukan pengamat, melainkan… tong sampah. Video demi video beredar memperlihatkan makanan yang masih utuh dibuang. Nasi utuh, ayam utuh, sayur utuh. Yang tidak utuh tinggal hati para pembayar pajak. Warganet pun tanpa dikomando langsung menggelar festival meme. Ada yang nyeletuk, “Program ini sukses meningkatkan gizi… tempat sampah.” Yang lain menulis, “Tong sampah sekarang penerima manfaat paling konsisten.”

Tentu, tidak semua pelaksanaan MBG seperti itu. Banyak sekolah melaporkan program berjalan baik. Namun di sejumlah daerah muncul keluhan mengenai variasi menu, kualitas makanan, distribusi, hingga laporan dugaan keracunan yang mendorong evaluasi. Ditambah lagi muncul kekhawatiran mengenai food waste yang dalam berbagai pembahasan kebijakan diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu ton per tahun jika pengelolaannya tidak optimal. Cita-citanya mencetak Generasi Emas, jangan sampai yang lahir justru Generasi Ahli Buang Nasi (GABI).

Di media sosial, suara publik makin riuh. Tidak sedikit yang berpendapat, “Sudah, stop saja MBG!” Menurut mereka, anggaran luar biasa besar lebih baik dialihkan ke sektor lain bila pelaksanaannya terus menuai persoalan. Namun pemerintah tetap bersikeras program ini harus dilanjutkan sambil diperbaiki. Di ruang publik berkembang anggapan, MBG merupakan salah satu janji kampanye utama, sehingga menghentikannya bukan perkara sederhana.

Karena itu, perdebatan kini bergeser. Sejumlah anggota DPR mengusulkan agar skema program diubah. Ada mengusulkan bantuan diberikan langsung kepada penerima yang memenuhi syarat. Ada pula mengusulkan kantin sekolah diberdayakan sebagai penyedia makanan. Alasannya sederhana, siswa bisa memilih menu lebih sesuai selera, ekonomi sekolah ikut bergerak, distribusi lebih mudah diawasi, dan peluang makanan berakhir di tong sampah bisa ditekan.

Pada akhirnya, rakyat hanya berharap satu hal, uang negara benar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya. Sebab kalau setiap beberapa bulan anggarannya terus dipotong demi membuat APBN bernapas lega, sementara polemiknya tetap hidup sehat, jangan heran kalau publik mulai menganggap serial MBG adalah satu-satunya program pemerintah lebih kenyang oleh drama dari oleh makanannya.

 

 

 

Rosadi Jamani