Kairo – Mesir mengintensifkan upayanya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina di Jalur Gaza.
Namun sumber tersebut memperingatkan bahwa agresi militer Israel di kota Rafah di selatan akan melemahkan perundingan gencatan senjata.
“Mesir bertekad untuk melanjutkan upayanya mendukung saudara-saudara Palestina dan melestarikan hak-hak sejarah mereka dengan segala cara,” kata saluran Al-Qahera News yang dikelola pemerintah, mengutip sumber terpercaya di Mesir seperti dikutip dari Anadolu Agency, Jum’at (31/5/24).
Menurut sumber tersebut, delegasi keamanan Mesir meningkatkan upaya “untuk mengaktifkan kembali perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan melalui koordinasi dengan Qatar dan Amerika Serikat.”
“Mesir menegaskan kembali sikap tegasnya bahwa mereka tidak akan berkoordinasi dengan pihak Israel terkait penyeberangan Rafah, dan hanya akan berurusan dengan pihak Palestina dan internasional,” tambah sumber tersebut.
Setidaknya 72 pengungsi tewas dalam serangan Israel di perkemahan tenda pengungsi di Rafah dalam 48 jam terakhir, kata kantor media Gaza.
“Mesir telah memberi tahu semua pihak yang terlibat bahwa desakan Israel untuk melakukan ‘pembantaian’ dan meningkatkan eskalasi di Rafah merusak jalur negosiasi dan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan,” ujar sumber itu.
Menurut lembaga penyiaran publik Israel KAN, Tel Aviv telah mengajukan proposal kepada mediator Mesir dan Qatar untuk memperbarui perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas, dan perundingan diperkirakan akan dilanjutkan minggu depan di Doha.
Hamas menerima proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Mesir dan Qatar awal bulan ini, namun Israel menolak rancangan tersebut dan memutuskan untuk melancarkan serangan darat ke Rafah.
Israel mengupayakan gencatan senjata sementara sambil mempertahankan kehadiran militernya di Gaza, seiring dengan desakan Hamas untuk mengakhiri perang, penarikan pasukan Israel, mengizinkan pengungsi Palestina untuk kembali ke wilayah mereka, dan mengizinkan akses bantuan kemanusiaan yang cukup sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan.
(Red/Sumber)
