Jakarta – Tokoh Bangsa Rizal Ramli menilai perwira TNI dari matra laut merupakan calon Panglima TNI yang paling ideal untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa.
Pasalnya menurut dia, potensi ancaman dan konflik yang paling kuat saat ini adalah bukan di darat tetapi di laut utamanya di Laut China Selatan (LCS).
“Negara-negara barat, China sendiri, membangun pangkalan di Laut China Selatan, dan lagi konflik dengan banyak negara. Ada juga kemungkinan masalah Taiwan. Ini semua tantangan-tantangan kita dalam waktu dekat,” kata Rizal Ramli seperti dikutip alerta.id, Sabtu (12/11/22).
“Jadi memang Panglima berasal dari Angkatan Laut jawaban dari tantangan yang kita hadapi ini. Karena potensi konflik kan bukan di darat. Potensi konflik di Laut China Selatan,” sambung RR sapaan akrabnya.
Selain itu, mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB ini mengungkapkan bahwa saat ini negara-negara di kawasan juga telah merespons potensi konflik di Laut China Selatan.
Lanjutnya respons itu ditunjukkan dengan banyaknya latihan-latihan militer berbasis Angkatan Laut.
“Latihan-latihan militer juga, karena semua negara di kawasan ini melihat potensi konflik di Laut China Selatan, latihan-latihan militer itu banyak yang berbasis Angkatan Laut. Angkatan-Angkatan Laut di Asia, di Pasifik,” tutur Rizal Ramli.
Untuk itu, Rizal Ramli menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memilih Pati TNI AL sebagai pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan memasuki usia pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang.
Rizal Ramli menambahkan, ketika dirinya menjabat di pemerintahan, Laut China Selatan di wilayah Indonesia diubah dengan nama Laut Natuna Utara.
Saat itu, kata dia, China mengirim protes ke pemerintah agar perubahan nama tersebut dibatalkan.
“Kami menolak. Kenapa ya? Lho ini wilayah kita, laut kita, terserah kita dong mau kasih nama apa. China tidak berhak menentukan nama yang di sini,” tegas Rizal.
“Akhirnya karena kami cukup firm, yang lainnya ikutlah mengubah peta Indonesia dalam bidang pendidikan dan yang kedua kita proses di PBB. Wilayah kita ini diakui oleh kesepakatan PBB, UNCLOS,” pungkas RR.
(Red/Sumber)
