Jakarta – Kepala Pusat Pengkajian Strategi Penelitian dan Pengembangan TNI (Kapusjianstralitbang TNI) Mayjen TNI A.Z.R. Dondokambey, mengatakan bahwa kerja sama pengelolaan perbatasan di ASEAN merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan kepercayaan dalam rangka menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
“Kerja sama pengelolaan perbatasan perlu mengedepankan prinsip kesejahteraan dan pembangunan yang didukung oleh pertahanan yang kuat, sehingga akan ada penguatan sentralitas ASEAN untuk menghadapi tantangan bagi kawasan di masa depan,” ujar Dondokambey saat menutup Lokakarya Track II Network of Asean Defence and Security Institutions (NADI) secara virtual, bertempat di Auditorium Pusjianstralitbang, Jakarta, Kamis (24/11/22)
Menurutnya, negara-negara ASEAN telah memiliki renca induk konektivitas ASEAN yang telah diimplementasikan melalui beberapa kerja sama subregional perbatasan, seperti Subwilayah Mekong raya; Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT); dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA). Ketiganya sama pentingnya dalam mewujudkan konektivitas untuk pembangunan dan kemakmuran.
Agenda kegiatan pada hari kedua ini, adalah penyusunan laporan ketua penyelenggara yang diawali dengan penyampaian berbagai rekomendasi hasil paparan perwakilan negara anggota ASEAN terkait penguatan kerja sama pengelolaan perbatasan di ASEAN.
“Saya merasa bangga bahwa diskusi ini bersifat dinamis, akademis, dan eksploratif, sehingga menghasilkan rekomendasi strategis untuk pertahanan dan keamanan negara-negara anggota ASEAN,” pungkas Mayjen TNI Dondokambey mengakhiri sambutannya.
Untuk diketahui Lokakarya virtual Track II NADI yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh delegasi dari 10 negara ASEAN di antaranya Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja dengan tema “Memperkuat Kerja Sama Pengelolaan Perbatasan Di ASEAN”.
(Red)
