Jakarta – Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Riyanto mengatakan telah menerima 199.111 layanan melalui berbagai kanal ada 8.771 layanan pengaduan.
“Dari pengaduan itu 50 persen sektor IKNB, 49,5 persen merupakan pengaduan sektor perbankan dan sisanya pasar modal,” ujarnya dalam Rapat Kerja di Komisi XI DPR seperti dikutip Bisnis.com, Kamis (8/9/22).
Lanjut dia, pengaduan paling banyak restrukturisasi dan pembiayaan perilaku petugas penagihan dan layanan informasi keuangan, dengan tingkat penyelesaian per Agustus 2022 sebesar 85,66 persen.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini mengklasifikasikan terdapat beberapa jenis kasus. Pertama, terkait kasus dalam proses yang bersangkutan tidak sadar melakukan tanda tangan kontrak.
“Hal itu kami lihat bukti otentiknya, memang demikian, atau penyampaiannya ada dilakukan dengan tidak tepat,” tambahnya.
Kedua, terkait penagihan utang, terjadi pelanggaran berupa penagihan yang kasar dan melakukan kekerasan fisik.
“Jelas pelanggaran bukan saja pengaturan dan prosedur yang ada tetapi dalam aspek tindakan yang melanggar hukum. Maka itu kami koordinasi dengan kepolisian, isunya bergeser dari compliance menjadi pelanggaran hukum,” terangnya.
Mahendra menerangkan dengan jumlah pelaporan yang begitu banyak, OJK melakukan konfirmasi ketika satu agen atau perusahaan pinjaman online melakukan tindakan tersebut berulang-ulang.
OJK melakukan konfirmasi ke perusahaan IKNB maupun perbankan terkait.
Selain itu kata dia, OJK juga berupaya memperkuat implementasi kewenangan dalam tindakan pencegahan permasalahan konsumen dan masyarakat.
(Red/Sumber)
