Wakatobi – Forum Pemuda Kritik (FPK) melakukan aksi unjuk rasa menyoroti berbagai program unggulan Bupati Wakatobi Haliana yang dinilai gagal, Selasa (8/8/23)
Program Bupati Wakatobi yang dinilai gagal yaitu diantaranya, merdeka pangan, merdeka belajar, dan beberapa program lain-lain.
Korlap aksi Ane Safarudin mengatakan, Pemda Wakatobi melalui program merdeka pangan telah membohongi masyarakat.
Lanjut dia, Dinas pertanian telah menyuruh petani dari tahun 2022 lalu untuk membuka lahan agar diberikan bibit bawang merah namun hingga kini bibit bawang merah tak kunjung ada.
“Kasian orang tua kami di pula Kapota di suruh buka lahan pertanian, karena katanya dinas pertanian mau bantu bibit bawang, namun setelah lahannya ada tapi bawangnya tidak ada di kasih,” ungkapnya
Setelah mereka menulusuri ternyata bibit bawang merah tak kunjung di berikan kepada petani di pulau Kapota ternyata diduga telah di korupsi oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab, hal ini terbukti dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di mana anggaran yang di peruntukan ke petani malah diambil kembali oleh oknum dinas pertanian dari kelompok dan di serahkan ke inisial SAH.
“Coba cek, siapa yang jual hasil dari bantuan bibit bawang merah di pasar. Parahnya lagi terkesan Bupati Haliana melindungi inisial SAH karena saat kami demo minggu lalu Bupati tidak mau beritahukan namanya,” tuturnya
Begitu pula dalam progam unggulan budidaya udang vaname yang telah menghabiskan anggaran ratusan juta, namun malah tidak berjalan.
“Coba tanya ibu-ibu di pasar sana sapa yang telah jual udang vaname hasil budidaya Pemda yang telah habis anggaran daerah ratusan juta. Malah sekarang tempat budidayanya di Desa Numana sudah hancur,” ucapnya dalam orasi
Ia juga menilai beasiswa melalui merdeka belajar gagal, dimana penerima beasiswa hanya kampus dan mahasiswa tertentu yang dapat.
Berbeda dengan Bupati sebelumnya, beasiswa di berikan ke semua mahasiswa di seluruh kampus asalkan masyarakat Wakatobi.
Namun sekitar sejam berorasi di depan Kantor Bupati Wakatobi, masa aksi tak kunjung di temui oleh pejabat daerah, mereka pun melanjutkan aksi di kantor DPRD Wakatobi untuk meminta dewan membentuk Panitia khusus (Pansus) terkait persoalan bawang merah.
Masa aksi langsung diterima oleh Anggota DPRD Wakatobi Haeruddin Buton, Erniwati Rasyid, Wa Ode Fiy, dan Mayana di Ruang Rapat DPRD Wakatobi
Menanggapi tuntutan masa aksi Erniwati Rasyid menjelaskan, terkait pembentukan pansus bawang merah prosesnya masih panjang, karena sebelumnya pihaknya masi harus melakukan klarifikasi ke dinas terkait.
Hal senada dikatakan Haeruddin Buton bahwa, pembentukan pansus bawang merah, pihaknya masih harus melakukan klarifikasi dengan dinas terkait dan mendapatkan persetujuan faksi-faksi di DPRD.
Ditambah saat ini jadwal agenda DPRD terkait pembahasan KUA PPAS APBD 2024 masih padat hingga akhir bulan ini.
“Semestinya kami sudah laksanakan rapat dengar pendapat dengan Pemda Wakatobi terkait hasil audit BPK ini, tapi yang selesai baru Dinas Pariwisata, Perhubungan dan beberapa dinas lain, belum sampai ke Dinas Pertanian kalau sudah sampai ke Dinas Pertanian maka kami akan klarifikasi tuntutan teman-teman ini,” jelasnya.
(AOM)